Jusuf Kalla Yakin Muhaimin Iskandar Kuasai Materi Debat Cawapres Jilid 2: Masa Mau Diajarin Lagi

"Pelanggaran hukum kita di atas, antar pejabat dan pengusaha hitam itu kolusi untuk main-main proyek," jelas Mahfud MD.

"Di daerah-daerah ada mafia tambang yang di back-up oleh aparat. Mafia penjahat. Rakyat kecil itu haknya dirampas," lanjutnya.

Mahfud mencontohkan banyaknya tanah masyarakat yang direbut pengembang.

Namun, hal ini diabaikan sehingga membuat masyarakat lebih tertindas.

Penegakan hukum ke kalangan atas menjadi prioritasnya.

Sementara untuk masyarakat, perlindungan hukum akan di terapkan dengan adil.

"Saya katakan penegakan hukum itu ke atas. Harus penegakan hukum secara tegas. Sementara kebawah adalah perlindungan untuk kaum lemah," jelas Mahfud MD. 
Menurutnya, ketegasan hukum bagi kalangan atas bisa dilakukan dengan satu syarat.

"Bisa asal presidennya mau. Itu kan semua ada di presiden," tegasnya.

Sebagai sosok Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menggunakan pendekatan hukum kuat untuk menjalankan tata negara.

Dirinya ingin hukum yang tegas menjadi landasan perekonomian kuat.

Hal inilah yang dijadikan visi Ganjar - Mahfud kemudian diperkenalkan di Unhas.

"Kalau saya diminta, jawabannya adalah menjadikan hukum sebagai panglima kesejahteraan rakyat," tutupnya.

Sebagai Panelis ada 3 Guru besar Unhas yakni Prof Marzuki DEA, Prof Tasrief Surungan dan Prof Amran Razak. (*)