Di Depan Legislator PKS Yeni Rahman, Warga Dapil Mamarita Makassar Keluhkan Bansos Tak Sesuai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar, Yeni Rahman, turun langsung ke lapangan untuk meresapi aspirasi warga Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate (Mammarita).

Dalam kunjungannya, Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berdialog intensif dengan penduduk setempat guna memahami secara langsung tantangan dan harapan mereka.

Langkah ini menunjukkan komitmen Yeni Rahman untuk mewakili suara masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat legislatif.

Di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Yeni Rahman berdialog bersama tokoh masyarakat, RT/RW, Pemuda, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Salah seorang warga, Heri mengungkapkan kekecewaannya terkait perubahan bantuan sosial (bansos) yang diinformasikan oleh RT/RW beberapa bulan lalu. 

Heri menyebut, informasi tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan pemberian bantuan seharusnya diterima oleh warga memenuhi syarat.

Baca juga: Hari Ini Kuasa Hukum TPD AMIN Sulsel Laporkan Sekda Takalar Muh Hasbi ke Bawaslu Sulsel

Baca juga: Masih Ingat Mobil Caleg Pendukung Prabowo Ditembak di Bantaeng? Kasusnya Kini Ditangani Polda Sulsel

Meskipun sering diminta untuk mencatat nama-nama dan telah mengumpulkan dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, Heri menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada bantuan yang diterimanya. 

Heri juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa data dimilikinya mungkin digunakan oleh orang lain, dapat menjadi alasan ketidakmendapatannya bantuan. 

"Tidak ada sama sekali dikasih di apa-apa. Padahal KTP hingga kartu keluarga sudah dikumpulkan. Jangan-jangan saya punya data itu disalahgunakan," tandasnya.

Ia merasa situasi ini sangat tidak adil dan berharap agar pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan serta menyelesaikan permasalahan terkait bantuan sosial di wilayah tersebut.

Merespon keluhan warga, Yeni Rahman menyampaikan kritik terhadap perubahan dalam pembahasan Bansos. 

Ia berpendapat bahwa syarat penerimaan Bansos perlu diperbaharui, terutama untuk Kota Makassar memiliki kemiskinan yang beragam, termasuk rumah beralaskan tanah.

Ia juga mengungkapkan ketidakjelasan kuota Bansos Makassar saat masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Kritik terhadap penentuan kuota bansos ini terkait ketidaksesuaian dalam penentuan.

Polemik muncul karena pergantian DTKS yang sebelumnya terlibat dalam penentuan Bansos. 

Pergantian tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait objektivitas penentuan penerima Bansos.

Yeni menyoroti pendataan Bansos yang belum diperbaharui. 

"Saya pernah berbicara dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Kami sampaikan bahwa harusnya syaratnya itu perlu diperbaharui lagi karena kami di Makassar," kata Yeni Rahman.

Selain itu, beberapa isu utama diangkat.

Pertama, terkait kebutuhan Sanggar Seni di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang.

Anggota DPRD memahami pentingnya dukungan terhadap seni dan budaya lokal, khususnya di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, perhatian khusus diberikan pada fasilitas untuk lansia. 

Mengingat jumlah lansia yang signifikan di area tersebut, Yeni Rahman menyoroti kebutuhan akan fasilitas yang mendukung kesejahteraan mereka.

Di samping itu, keluhan terkait pembangunan jalan menjadi perhatian utama. 

Meskipun sebagian jalannya sudah dalam kondisi baik, ada kekhawatiran perbaikan dilakukan justru terfokus pada area tidak begitu membutuhkan, sementara jalan rusak diabaikan.

Olehnya, dia berkomitmen mengadvokasi perencanaan lebih cermat agar sumber daya pembangunan dapat dialokasikan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Makassar.

Sebelumnya juga, Senin (15/1/2024), Anggota DPRD Makassar, Yeni Rahman menyerap aspirasi masyarakat di dua titik berbeda.

Pertama, di lokasi Murni RT 3 RW 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso.

Di sini, warga mengajukan pertanyaan seputar permasalahan pepting blok dan pembayaran baju anak sekolah.

Lokasi kedua berada di Indah Lr. 306 RT 4 RW 3, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Jl Nusa. 

Dalam pertemuan ini, warga menyampaikan keluhan terkait program bedah rumah yang dinilai kurang maksimal. 

Selain itu, juga ada pertanyaan mengenai program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tiba-tiba mati serta tunggakan pembayaran yang perlu diatasi.

Yeni Rahman dengan seksama mendengarkan dan mencatat aspirasi masyarakat, menunjukkan keterlibatan langsung anggota DPRD dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di tingkat lokal.

Ia berjanji untuk mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang diangkat oleh warga dalam pertemuan tersebut. (*)