Bawaslu Telusuri Dugaan Praktek Politik Uang Muslimin Bando dan Pj Bupati Enrekang

Anggota Koalisi Masyarakat Peduli Enrekang (Komplen), Rahmawati Karim sebagai pelapor, menyebutkan adanya dugaan pelanggaran pemilu dilakukan oleh Muslimin Bando kepada sejumlah pemilih. 

Dugaan pelanggaran itu berlangsung saat perayaan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-78 yang berlangsung, Sabtu (13/1/2024) lalu.

"Dalam kegiatan itu, Muslimin Bando bagi-bagi hadiah seperti hadiah umroh dan sebagainya di masa kampanye. Nah itu u adalah politik uang dan masuk pelanggaran pemilu," ujar Rahmawati Karim kepada Tribun-Timur, Selasa (16/1/2024).

Tindakan ini disinyalir bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih dan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap integritas pemilu.

Diketahui Politik uang atau money politic merupakan bentuk upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) dengan imbalan materi atau yang lainnya.

"Olehnya, saya sudah melapor Senin (15/1/2024) kemarin. Saya menunggu tindak lanjut dari Bawaslu Enrekang, hari Kamis nanti saya akan melihat seperti apa tindak lanjutnya terkait laporan saya," tandasnya.

Bawaslu diharapakan segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan tersebut.

Hal ini guna menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum yang dapat merugikan proses demokrasi. 

Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) Enrekang, Jumurdin diketahui selaku penyelenggara perayaan HUT PGRI ke-78.

Dia juga menjabat sebagai Ketua PGRI Enrekang.

Dalam pernyataannya, Jumurdin menjelaskan, ada dua paket umroh yang dihadiahkan kepada peserta. 

Salah satunya datang dari Anggota DPR RI komisi X, Mitra Fahruddin MB. 

Jumurdin juga membenarkan bahwa paket umroh yang kedua memang datang dari Muslimin Bando Caleg DPR RI partai PAN. 

Muslimin Bando adalah ayah dari Mitra Fahruddin.

"Memang hadiah umroh dari beliau (Muslimin Bando). Dia memang yang sediakan hadiah, masa mau orang lain yang cabut undian. Namun tidak ada bahasa politik disitu," kata Jumurdin.