Ordal dan Singkatan Opal Prof Muin Gelitik Para Dosen

Prof Muin meraih microphone studio diiringi tepuk tangan beberapa dosen.

Setelah menyampaikan salam, Prof Muin langsung menyodok simpulan,

“Ke mana arahnya Indonesia ke depan? Agak sulit karena sekarang ini kita sementrara menseleksi siapa kira-kira menjadi drivernya. Kalau sudah ada kepastian bahwa ini drivernya, saya sudah bisa katakan begini ke depan. Kita sudah bisa raba kalau sudah tahu siapa drivernya. Dirver sangat menentukan.”

Prof Muin membeberkan bahwa hukum jauh tertinggal dari politik.Penegakan hukum merosot tajam menjadi penyebabnya. Padahal hukum hendaknya menjadi landasan arus berpolitik.

“Saya ingin katakan begini, hukum itu waktu saya kuliah dikatakan selalu tertatih-tatih di belakang politik. Tapi apakah hukum nomor 2? Ternyata dalam fakta bukan nomor dua karena disetir oleh orang yang punyai kredibel,” jelas Prof Muin.

“Nah ini yang sekarang ini merosot sehingga politik berkuasa. Hukum menjadi tidak pakai nomor barangkali. Dulu memang pakai nomor,” lanjut Prof Muin.

“Hukum sebagai panglima!” cetus Prof Arismunandar.

“Mohon maaf, saya tidak pernah memakai kata panglima, yang panglima itu politik, karena politik membentuk hukum,” ujar Prof Muin.

Tapi menurut Prof Muin, supremasi hukum itu seharusnya berarti segala sesuatu disandarkan pada hukum.

Itu juga disebut penegakan hukum.

“Dari semua yang dipersoalkan dalam pembicaraan diskusi ini, saya setuju. Kata kunci dari semua itu adalah kebijakan. Maju tidaknya ekonomi tergantung kebijakan ekonomi bangsa,” lanjutnya.

Namun keputusan itu disebutnya sah-sah saja dilakukan oleh Presiden RI “Apakah itu salah? Tidak salah karena kebijakan politiknya seperti itu. Tapi tidak tepat dalam rangka pendidikan nasional,” tutupnya.

Menatap 2024, Prof Muin mengingatkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyeleksi calon pemimpin eksekutif dan legislatif.

“Jadi perlu seleksi ketat calon driver bangsa ini di 2024,” tegas Prof Muin.

Tibalah simpulan diskusi.