Khawatir Banyak ASN Langgar Netralitas, Bawaslu Sulsel Tingkatkan Pengawasan Kampanye Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengevaluasi rapat evaluasi hasil pencegahan pelanggaran sengketa Pemilu 2024 di Hotel Vasaka Makassar, Jl A P Pettarani Nomor 88, Kota Makassar, Rabu (20/12/2023) sore.

Selain mengevaluasi pengawasan pencegahan pelanggaran, Bawaslu juga membahas penataan strategi peningkatan partisipasi masyarakat.

Hadir pada acara tersebut Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Abdul Malik, dan perwakilan 24 Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan itu, Syaiful Jihad menyampaikan kegiatan evaluasi hasil pencegahan pelanggaran sengketa pemilu sangat penting dilaksanakan.

"Dan sangat strategis untuk ke depan, karena kita ingin mencoba melakukan evaluasi kerja-kerja pencegahan kita, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kemudian masa pencalonan, sampai dengan masa kampanye saat ini," kata Syaiful Jihad.

Syaiful Jihad juga menyinggung soal potensi keberpihakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap calon-calon tertentu.

Hal ini berkaca pada Pemilu 2019 bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Sulsel kategori cukup besar.

Dengan demikian, Syaiful Jihad menuturkan bahwa maka itu akan menjadi titik awal atau rujukan bawaslu untuk meningkatkan pengawasan.

"Bahkan teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota sudah mendata satu demi satu ASN dan dikirimi surat agar ketentuan-ketentuan yang mesti ditaati bersama-sama," ujarnya.

Kendati begitu, dia masih menyadari masih ada oknum-oknum ASN yang melakukan pelanggaran netralitas.

"Semua sudah disurati, termasuk kepala-kepala desa. Kalau mereka mengaku tidak mengetahui, kami yakin alasan itu tidak masuk akal," tandasnya.

Olehnya itu, melalui agenda rapat evaluasi kali ini, Syaiful Jihad berharap bisa memperoleh hasil atau rumusan yang lebih strategis untuk pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2024. (*)