Seruan Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM Menggema di Mimbar Demokrasi Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyikapi kondisi politik dan demokrasi belakangan ini, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) mengadakan Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP pada Minggu (17/12/2023).

Mimbar demokrasi ini mengangkat tema perlawanan "Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM" yang disajikan dalam bentuk Panggung Rakyat.

Kegiatan ini melibatkan 12 kampus terkemuka di Makassar, dengan peserta tidak hanya terdiri dari mahasiswa, melainkan juga melibatkan sopir angkot, petepete, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.

Menurut Aspar Muin, salah satu inisiator gerakan tersebut, Mimbar Demokrasi adalah respons terhadap situasi demokrasi di Indonesia yang semakin terguncang oleh kekuasaan rezim Jokowi.

"Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, dimana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres" ungkap Aspar.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu dinilai upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres.

Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UI Pemuli merupakan ipar dari Jokowi, dimana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.

"Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita. Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya."

"Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu" tegas Aspar.

Reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi Demokrasi masih dianggap jalan ditempat bahkan banyak pihak yang menilai sejak kepemimpinan Jokowi mengalami kemunduran.

Hal itu dapat terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan pejuang HAM yang dikriminalisasi.

Sementara itu Koordinator AMPDS Moesang menyatakan jika gerakan ini akan terus berlanjut menyerukan perlawanan terhadap politik dinasti dan penolakan terhadap pelanggar HAM berkuasa di Negeri ini.

"Kami akan terus bergerak menyerukan perlawanan, kegiatan hari ini hanyalah pra kondisi dari aksi panjang yang kami rencanakan di Makassar."

"Kami tidak ingin kembali pada situasi dimana kritik dibungkam dan negara ini menjadi Negara Kekuasaan yang merusak tatanan Hukum."