Aktivis Murka Lihat Kelakuan Pemkab dan DPRD Sinjai, Bahas APBD 2024 Rp1,1 Triliun Dalam 24 Jam

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Musaddaq menyoroti pembahasan anggaran di Pemkab dan DPRD.

Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pokok 2024 hanya dibahas dalam tempo kurang lebih 24 jam.

Pembahasan tersebut berlangsung pada pekan lalu.

"Ini sangat irasional membahas dan menetapkan anggaran APBD Pokok sebesar Rp 1,1 trilliun dalam tempo kurang lebih 24 jam satu hari satu malam," kata Musaddaq, Jumat (8/12/2023).

Mantan aktivis Kopel Sulawesi ini pesimis terhadap program APBD Pokok 2024 dapat berkualitas.

Pembahasan panitia anggaran di DPRD pekan lalu juga disayangkan karena tak terbuka untuk publik.

Padahal seharusnya dalam pembahasan APBD tersebut ada ruang publik untuk masyarakat dan diatur dalam undang-undang.

"Seolah-olah pembahasan APBD itu hanya milik Pemkab dan Anggota DPRD kalau dilihat dari faktanya," Musaddaq.

Pembahasan dan penetapan APBD Pokok ini menyalahi Permendagri 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.

Menurut Musaddaq, pihak anggota DPRD perlu teliti terhadap usulan anggaran dalam program APBD.

"Bisa dibayangkan jika tak diteliti dan dikaji anggarannya lalu disepakati, tentu kerugian besar bagi rakyat dan negara," jelas Musaddaq.

Pembahasan kurang dari 24 jam tersebut juga dibenarkan anggota DPRD Sinjai, Muhammad Wahyu.

" Sempat saya protes kepada teman-teman tim panitia anggaran eksekutif dan legislatif soal itu. Tapi saya tak diberi ruang yang cukup," kata politisi Partai Golkar itu.

Dikonfirmasi mengenai hal itu kepada panitia anggaran DPRD Sinjai, Andi Jusman tak merespon.

Pembahasan APBD Pokok 2024 ini juga diperbincangkan publik masyarakat Sinjai saat ini.  
Berdasarkan Dokumen APBD Pokok 2024 tertera Pendapatan Daerah Rp 1,1 Trilliun.