Silpa Makassar 2023 Diproyeksi Capai Rp200 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemkot Makassar 2023 diproyeksi mencapai Rp200 miliar.

Angka ini dinilai cukup rendah dibanding dengan SILPA Pemkot tahun 2022 lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan mengatakan jumlah Silpa tahun 2022 lalu mencapai Rp800 miliar.

"Memang jauh menurun dibanding tahun lalu. Estimasi Silpa tahun ini sebesar Rp200 miliar sesuai dengan perhitungan realisasi APBD dan program berjalan," ucap Dakhlan, Kamis (23/11/2023).

Dakhlan memaparkan, progres serapan anggaran diangka 60 persen atau mencapai Rp2,8 triliun dari total belanja Rp5,2 triliun.

Serapan anggaran ini masih perlu dipacu dan dimaksimalkan agar nilai SILPA terus berkurang.

Apalagi, program dan kegiatan-kegiatan Pemkot Makassar masih terus berprogres, termasuk beberapa proyek fisik yang berjalan hingga akhir tahun.

"Realisasi anggaran nanti akan terlihat itu pada akhir tahun. Di bulan 12," jelasnya.

Dakhlan mengakui, BPKAD salah satu OPD yang masih rendah serapan anggarannya.

Itu terjadi karena anggaran di BKAD didominasi biaya tak terduga (BTT). 

Sementara BTT baru bisa digunakan jika dalam kondisi darurat.

"BTT itu nanti kita gunakan, kalau ada kondisi mendesak. Bencana dan segala macam. Tapi kalau tidak darurat tidak terbelanja, dan itu besar," ujarnya.

BTT di tahun ini kata Dakhlan setidaknya mencapai Rp33 miliar.

"Jadi realnya saya itu (sekitar) Rp40 miliar, nah pasti kita tidak mau belanjakan ini BTT, karena kapan kita belanjakan pasti ada sesuatu, ada masalah, ada bencana. Nah itu tidak harus," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman menyebut beberapa OPD dengan realisasi sedang dan tinggi akan diberikan apresiasi dengan pembayaran TPP tepat waktu.

"Ini sebagai bentuk apresiasi," ujarnya, belum lama ini.

Diketahui kebijakan penangguhan TPP ini sebelumnya telah diterapkan Pemkot Makassar di 2022 lalu, dimana ini dianggap mampu menggenjot realisasi APBD Makassar. Makanya kebijakan ini dinilai cukup bagus. (*)