Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Alasan Jusuf Kalla- Ganjar Beri Nilai 'Merah' Penegakan Hukum Era Jokowi, Kubu Prabowo Sentil Mahfud

Jusuf Kalla sependapat dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang hanya memberi nilai 5 soal penegakan hukum sekarang ini.

Editor: Ansar
Tribunnews.com
JK dan Ganjar Pranowo- Jusuf Kalla sependapat dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang hanya memberi nilai 5 soal penegakan hukum sekarang ini. 

"Nah tentu dengan kejadian terakhir putusan MK tidak seperti kejadian (penilaian) sebelumnya. Jadi turun lah skornya" kata Ganjar.

Dalam kesempatan, Jusuf Kalla menyinggung akan hukuman yang bisa didapat para pejabat negara jika tidak taat pada peraturan Undang-undang.

Termasuk, dalam menjalankan aturan terkait Pemilu 2024, mendatang.

JK lantas mengingatkan bahwa mereka pejabat disumpah sebelum menerima jabatan. Sumpah itu pun akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat.

"Jadi apabila ada pejabat tingkat apapun, ini tidak berlaku adil. Maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya," kata JK.

"Jadi berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia tapi juga akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik baik dan seadil adilnya," sambung dia.

Politisi senior Partai Golkar ini menilai, hendaknya semua pihak memiliki pandangan yang untuk mewujudkan bangsa yang lebih baik.

Salah satu wujud nyata pembangunan bangsa yang baik, menurut dia, adalah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kita bisa berbeda. Beda pilihan politik, tapi tidak dalam berbeda pilihan negara. Itu yang penting," jelas JK.

Ganjar Pasti Punya Data

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Ganjar pasti memiliki data sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi) berada pada angka lima.

Hal itu disampaikan Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11).

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," kata Puan.

Puan menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan Koridor. Hukum harus adil tanpa membeda-bedakan.

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda bedakan atau kemudian ada tebang pilih," paparnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved