Alasan Jusuf Kalla- Ganjar Beri Nilai 'Merah' Penegakan Hukum Era Jokowi, Kubu Prabowo Sentil Mahfud

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Ganjar Pranowo capres PDIP kompak memberikan angka 'merah' penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga ikut menanggapi soal angka merah untuk Jokowi tersebut.

Jusuf Kalla sependapat dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang hanya memberi nilai 5 soal penegakan hukum sekarang ini.

Hal tersebut disampaikan JK setelah menerima kedatangan Ganjar di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu sore.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu, kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan," kata JK.

"Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali," sambung dia.

Jusuf Kalla kemudian mengungkapkan, dia menginginkan Indonesia aman hingga target Indonesia Emas pada 2045 dapat tercapai.

Meski demikian, JK mengingatkan, agar bisa mencapai target tersebut, sejumlah syarat harus dipenuhi. Di antaranya, dia menyinggung soal sikap adil dan netralitas.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," ungkap Jusuf.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Ganjar Pranowo menyebut nilai rapor penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Presiden Jokowi saat ini jeblok.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memberi nilai rapor lima untuk era Presiden Jokowi atas penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Padahal, sebelumnya Ganjar Pranowo sempat memberi nilai 8.

Ganjar Pranowo mengungkapkan, pengurangan skor penilaian itu karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Menurutnya, masyarakat selalu berbicara soal kepastian hukum, penegakan hukum, dan hukum harus tegak lurus di era Presiden Jokowi.