Opini
Meneladani Pahlawan
Ia menjadi relevan sebagai pijakan berpikir dalam merefleksikan betapa pentingnya menapaktilasi perjuangan para pahlawan
Kemerdekaan merupakan perjuangan kolektif dari seluruh elemen bangsa, dipandu oleh tokoh-tokoh pergerakan di zamannya, mereka yang telah selesai dengan dirinya.
Melepaskan segala kepentingan pribadi, keluarga serta kelompok di atas kepentingan masyarakat dan bangsa.
Pahlawan adalah negarawan sejati yang kehidupannya dipenuhi dengan jejak pengabdian.
Keikhlasan mereka merupakan wujud dari altruisme, sikap rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar.
Tak bisa dibayangkan, bagaimana nasib bangsa kita tanpa perjuangan pahlawan seperti; Dr Wahidin Soedirohusodo, Soetomo, HOS Tjokroaminoto, Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo.
Ki Hajar Dewantara, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, Imam Bonjol, Teuku Umar, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Cut Nyak Dhien, RA Kartini, Sultan Hasanuddin, Kapitan Pattimura, dan Si Singamangaraja.
Pahlawan yang berjibaku merumuskan falsafah dan konstitusi negara diantaranya; Ir Sukarno, Mohamad Yamin, Mr Soepomo, KRT Wongsonegoro, R Soekardjo, AA Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, Soekiman Wirjosandjojo, Hoessein Djajadiningrat, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Radjiman Wediodiningrat.
Dan termasuk kepeloporan Bung Tomo memimpin perlawanan terhadap tentara sekutu di Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Mengembalikan Kewarasan!
Hari-hari ini, setelah 25 tahun usia reformasi, mimpi tentang Indonesia baru yang maju, sejahtera dan terbebas dari KKN semakin jauh panggang daripada api.
Reformasi telah dibajak, konflik kepentingan secara telanjang di pertontonkan para elit, mereka tanpa menyisahkan rasa malu bertindak sebagai regulator sekaligus eksekutor, instrumen negara digunakan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompoknya sendiri.
Hukum diperalat sebagai senjata kekuasaan untuk memukul lawan politik, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Parahnya lagi, KPK sebagai lembaga anti rasuah yang dulu sangat dipercaya dikebiri, Ketuanya bahkan menjadi terduga tindak pemerasan dan gratifikasi.
Pun lembaga hukum dikangkangi demi ambisi melanggengkan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi bermetamorsis menjadi Mahkamah Keluarga, kekonyolan yang tak layak dipertontonkan oleh mereka yang biasa disapa “Yang Mulia”.
Ketimpangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin makin melebar gapnya, utang kian jumbo demi mengejar mimpi infrastruktur yang megah.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Muzakkir-Djabir-Peminat-Isu-isu-Sosial-Politik.jpg)