Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pj Bupati Enrekang

H Baba Pj Bupati Enrekang, Akbar Ali Menguat di Parepare

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Enrekang, H Baba sebagai Penjabat (Pj) Bupati Enrekang.

|
Tribun Timur
HEADLINE TRIBUN TIMUR HARI INI 30 OKTOBER 2023 

Salam perpisahan itu disampaikan saat acara bertajuk Jalan Sehat Pelepasan Sang Visioner di Alun-alun Lapangan Andi Makkasau, Parepare, Minggu (29/10) pagi.

Acara ini diikuti kurang lebih 2.000 peserta. Panitia pelaksana, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menyiapkan ratusan hadiah untuk para peserta yang beruntung.

“Tidak terasa 10 tahun kurang 1 hari besok adalah masa terakhir jabatan sebagai Wali Kota Parepare. Jabatan bisa memisahkan kita, tapi hati nurani kita tidak boleh terpisah hanya karena jabatan. Tidak sedikit kontribusi, sumbangan, partisipasi dari rakyat saya dalam kebersamaan membangun kota ini selama 10 tahun lamanya, kota yang harus kita syukuri, bangga sehingga menjadikan Kota Parepare terdepan di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Taufan Pawe memohon dukungan agar ia bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk kemajuan Kota Parepare.

“Izinkan saya minta doa dan restu, dukungannya agar Allah SWT membukakan jalan bagi diri saya untuk tetap mengabdi, jiwa dan raga ini dengan kemajuan Kota Parepare ini walaupun saya di tempat lain,” tuturnya.

Tiga Nama Diusulkan

Ada tiga nama yang diusulkan oleh DPRD Parepare ke Kemendagri sebagai Pj Wali Kota Parepare.

Mereka adalah, Muhammad Hatta yang merupakan Direktur Alsintan Kementerian Pertanian RI.

Kemudian kedua, dr Renny Angraeny Sari yang merupakan Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare. Serta Muh Husni Syam yang merupakan Sekda Parepare.

Nama Muhammad Hatta dipastikan gugur lantaran tengah berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain nama-nama tersebut, nama Akbar Ali, Pejabat Kementrian Dalam Negeri, juga menguat menjadi Pj Wali Kota Parepare.

Akbar Ali saat ini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Sebelumnya, ia menjabat Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum.

Terkait nama Akbar Ali, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Idham Kadir enggan berkomentar banyak.(faq)

Akan Evaluasi Program Muslimin Bando

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved