Polres Luwu Sita 4 Alat Berat Tambang Ilegal di Kadundung Setelah Polda Sulsel Didesak Bertindak

Wawan bahkan menilai, ada sejumlah 'mafia' di balik penambangan yang terjadi di Sungai Suso.

Ia bahkan mengaku, penegakan hukum Polres Luwu belum maksimal dilakukan.

"Mafia tambang ilegal yang terjadi di Sungai Suso Kalau kita mengharapkan kinerja dari pihak Polres Luwu untuk melakukan penegakan hukum mengenai tambang ilegal, sampai kapanpun tambang liar tersebut akan terus-menerus beroperasi," ujarnya.

Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel Rahmat Kottir pun angkat bicara.

Menurutnya, dugaan seperti konflik kepentingan kerap kali memicu lambannya penegakan hukum oleh kepolisian.

"Biasanya, dari pengalaman kami (Walhi Sulsel) kerap kali lembannya proses penegakan hukum oleh APH karena konflik kepentingan.

Nah ini yang perlu kita awasi bersama prosesnya," jelasnya, Rabu (28/9/2023).

Kata Rahmat, pihaknya juga akan membantu percepatan proses hukum pemilik tambang ilegal di Desa Kadundung lewat aktivitas kampanye.

"Sebelumnya kami sudah nertemu dengan aliansi ARUSS, terkait aktivitas tambang di sana.

Desakan ke penegak hukum lewat aktivitas kampanye juga kita akan serukan, agar bisa mempercepat proses hukum," ujarnya.

Menurutnya, Walhi Sulsel selalu siap mendampingi advokasi yang berhubungan dengan keberlangsungan alam dan hidup manusia.

"Kami selalu siap membantu advokasi di lapangan jika ada warga yang meminta," tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun Tribunluwu.com, selain penyitaan alat berat, penyidik kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi.

Namun, Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Muhammad Saleh tak ingin terburu-buru merincikan siapa saksi tersebut.

"Akan kami rilis setelah rampung semua," pungkasnya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana