DPR Usulkan 3 Juta Honorer Diangkat PPPK, Mendagri : Rata-rata Tim Sukses dan Keluarga Pejabat

Pada kesempatan yang sama, Junimart Girsang juga turut menyerahkan surat keluhan dari persatuan tenaga teknis seluruh Indonesia kepada MenPAN RB Abdullah Azwar Anas. 

Dalam surat itu para tenaga teknis mengkritisi surat putusan Mentri PAN RB Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian jabatan fungsional teknis pada pemngadaan PPPK tahun anggaran 2022.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang pada Mei 2023. Membuka ruang pengaduan online bagi seluruh tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmennya memperjuangkan pengangkatan seluruh pegawai honorer menjadi PPPK. Junimart mengaku melihat banyak tenaga honorer yang mengeluh lewat sosial media (sosmed). Ia pun tergerak untuk menyediakan ruang khusus bagi mereka di link haloJG.id.

Mendagri Sindir Tenaga Honorer

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti banyaknya tenaga honorer bidang administrasi di daerah yang diisi oleh para tim sukses (timses) dan keluarga para kepala daerah serta pejabat setempat.

Menurut Tito, banyaknya tenaga honorer bagian administrasi itu ikut andil menyediot anggaran daerah.

"Ini [honorer] tenaga administrasi. Kenapa? Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ," kata Tito di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkannya dalam acara ‘Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)’ di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Tito menyebut hal itu ketika menyinggung persoalan anggaran Pemda yang banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya honorer.

”Ini tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito.

Selain tenaga administrasi, kata Tito, ada juga honorer yang mengisi posisi spesialis tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan.

Atas keberadaan tenaga honorer spesiali seperti tenaga kesehatan, perawat dan guru itu Tito tidak mempersoalkannya lantaran mereka memiliki keahlian khusus.

Yang dipersoalkan Tito adalah pegawai honorer bagian administrasi yang berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah. Menurut Tito, kebanyakan mereka tidak memiliki kerja yang jelas.

“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” tutur Tito.
 
Tito mengatakan tiap tahun jumlah mereka juga terus menumpuk saat dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya (Pilkada) dan kepala daerah di wilayah itu diganti.

Para kepala daerah yang baru membawa orang-orang baru yang berlatar belakang timses atau keluarga sendiri.