Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Headline Tribun Timur

Realisasi APBD Sulsel Baru 52 Persen, DPRD: Gara-gara 'Suka' Ganti Pejabat

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir triwulan ketiga (September) 2023 baru 52,36 persen.

Tribun Timur
Headline Tribun Timur - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir triwulan ketiga (September) 2023 baru 52,36 persen. 

Seringnya ganti pejabat, lanjut legislator PKB ini, menyebabkan OPD belum bisa memaksimalkan serapan anggarannya.

“Pejabat eselon 3 dan 4 adalah pejabat teknis yang menangani pelaksanaan setiap program di masing-masing OPD. Jika pejabatnya sering berganti maka berdampak pada pelaksanaan program,” lanjut Irwan.

“Tentu masih ada hal lain yang juga menghambat serapan anggaran pada pelaksanaan APBD 2023 ini," tambahnya.

Irwan berharap Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar, memiliki strategi dalam memaksimalkan serapan anggaran pada setiap OPD.

Tanggapan OPD

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin, mengatakan realisasi anggaran hingga akhir triwulan ketiga ini masih di angka 50 persen karena adanya masalah kontrak kerja dengan rekanan.

"Itu terkait dengan kontrak. Jadi, rata-rata sudah kontrak dan yang dijalankan baru uang muka," kata Salehuddin.

Pria yang akrab disapa Boby ini melanjutkan, percepatan serapan anggaran akan dilakukan jika sudah memasuki triwulan keempat atau di awal bulan Oktober.

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini tidak buruk karena masih ada waktu untuk mengejar keterlambatan serapan anggaran di setiap OPD.

"Tentunya ini masih berjalan normal," singkatnya.

Dikonfirmasi terkait rendahnya serapan anggaran OPD yang dipimpinnya, Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulsel, Ahmad Akil, mengatakan penyebab utama rendahnya serapan anggaran karena Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak keluar.

"Salah satu OPD di struktur yang baru itu antara disperindag dan perindustrian, sehingga program dan kegiatan tidak bisa berjalan selama 5 bulan," katanya.

Mulai bulan Maret hingga Juni, lanjutnya, SPD Disperindag Sulsel tidak bisa dicairkan. Pencairan SPD baru bisa dilakukan pada pekan kedua Agustus.

"Karena tidak jalan program maka realisasi keuangan juga tidak jalan. Bagaimana caranya mau jalan (program) kalau keuangan tidak jalan," ungkapnya.

Meski program di OPD-nya baru berjalan 3 pekan belakangan ini, Ahmad tetap yakin bisa menyelesaikan serapan anggaran tersebut sebelum tahun anggaran berakhir.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved