Tak Terima Dinonjobkan Andi Sudirman, 30 ASN Termasuk Dokter Pemprov Sulsel Surati Presiden Jokowi
Mereka merasa dirugikan secara materiil maupun non-materiil terkait penonaktifkan ini.
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM - Pada tanggal 6 September 2023, 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengirim surat kepada Presiden RI, menyampaikan rasa ketidakpuasan atas tindakan yang dilakukan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang semena-mena menonjobkan ASN tanpa melalui mekanisme kode etik ASN.
Mereka merasa dirugikan secara materiil maupun non-materiil terkait penonaktifkan ini.
Kejadian ini berlangsung pada tanggal 10 Mei 2023, ketika para ASN menerima pesan melalui WhatsApp dengan nomor surat 005/2940/BKD/Tanggal 9 Mei 2023 mengenai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Pelaksana di lingkup pemerintah Pemprov Sulsel.
Namun, sebagian ASN yang seharusnya diundang untuk pelantikan, malah dinonaktifkan karena beberapa ASN/PNS yang mendapat jabatan baru.
Hal ini menimbulkan kerugian bagi ASN/PNS yang telah menjabat sebelumnya karena restrukturisasi yang menyebabkan ketidaktersediaan posisi.
Andi Muhammad Arsjad, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel, menyatakan bahwa para pegawai memiliki hak untuk membela diri, dan hal ini harus dihormati.
Namun, dia juga menekankan bahwa kebijakan Pemprov Sulsel harus dinilai dari berbagai aspek, termasuk dari segi kinerja dan integritas pegawai.
Menurutnya, kebijakan ini juga mencerminkan upaya perbaikan lembaga dalam konteks reformasi birokrasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Arsjad melanjutkan bahwa Pemprov Sulsel, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), telah melakukan evaluasi berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pergeseran.
Dia meminta kepercayaan bahwa langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Berikut adalah daftar 30 ASN/PNS yang mengajukan protes:
SYAMSUDDIN (Dinas Perhubungan)
HAMRUN LAOMANG (Dinas Perhubungan)
ST ASHARIAH (Dinas Perhubungan)
ARUDDINI (Dinas Perhubungan)
ASRUDDIN (Dinas Perhubungan)
UJUNG JAUHARI ABDUL KARIM (Dinas Perhubungan)
KRISNA SOPHIWATI ANWAR (Kasubid Sarana Dan Prasarana Damkar Pada Satpol PP)
SARBINI H, (Kabid Damkar Pada Satpol PP)
SUBHAN AJEN (Kabid P2 KP Disperkimtan)
IRLAN LAEBA (Kabid Perumahan Pada Disperkimtan)
SYARIFUDDIN KITTA (Sekdis Lingkungan Hidup)
BURHAN PATARAI (Kabid Distenaga Kerja Dan Transmigrasi)
FAJAR BOHARI
DR. MUHAMMAD TAUFIK (Kabag Pada Biro Organisasi)
Rosaeni (Kepala seksi pembinaan SMK dan PKLK)
FARLINA (Dinas Kesehatan)
WINDA ADRIANA (Dinas Kesehatan)
ELIANUR (Dinas Kesehatan)
SUKIRMAN S (Dinas Kesehatan)
ADIL ALIM (Dinas Kesehatan)
Nuzlia Qurniati Syam (Wakil Direktur Umum & Keuangan RSUD Haji)
Syamsuniar (Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3A Dalduk KB Sulsel)
Awal Wahid SKM (ka.cabdin ESDM WIL 3 Palopo)
dr. ADE CHANDRA (RSUD Labuang Baji)
H. Andi Iqbal (Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Sulsel)
Ir. Asruddin (Ka UPT SARPRAS LLAJ Wil 2 Pare-pare Dishub Sulsel)
Ir. Gunawan (Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistim Dinas Kehutanan)
Drg. Burhanuddin (RSUD Haji)
Adhyatmaja (Kasubag Program Dinas Perdagangan)
Drg. Uleng Utari (Kabid Yanmed RSUD HAJI Makassar)(*)
YPTAJM Laporkan Mantan Rektor dan Kepala LLDIKTI IX ke Kemendikti Ristek |
![]() |
---|
Mahasiswa Asal Sulteng dan NTT Ikut Jadi Tersangka Pembakaran DPRD Makassar |
![]() |
---|
DPRD Sulsel Minta Media Awasi Permainan Harga Beras |
![]() |
---|
Rp555 M Belanja Pemkot Makassar Dipangkas, Appi Prioritaskan Stadion, Nakes, dan Guru Pulau |
![]() |
---|
Polisi Tak Terlihat saat Gedung DPRD Makassar-Sulsel Dibakar, Kapolrestabes: Target Massa Kami |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.