Potensi Sandi - AHY di Pilpres, Pengamat Unhas: Demokrat Butuh PKS, PPP Belum Mampu Mengusung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sudah mantap diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Nasdem - PKB sepakat bekerjasama memenangkan Pemilu 2024.

Sementara itu, Partai Demokrat telah menyatakan diri pisah jalan dengan KPP.

Partai Demokrat dinilai berada di jalan bimbang usai sakit hati dengan perjodohan Anies - Cak Imin.

Demokrat dihadapkan pilihan bergabung dengan salah satu koalisi yang ada ataukah membentuk poros baru.

Beredar kuat, Demokrat berupaya menghadirkan poros keempat calon presiden.

PPP santer dikabarkan menjadi sasaran rayuan Demokrat untuk berkoalisi.

Padahal, PPP sudah mendeklarasikan ikut digerbong PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo.

Sosok Sandiaga Uno kabarnya dilirik Demokrat untuk bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Ada dua nama yang cukup bagus di survey Sandiaga - AHY. Kalau  ini dipasangkan saya rasa bisa cukup bersaing. Masalahnya demokrat membutuhkan lebih dari dua partai," kata Pengamat Politik Unhas, Prof Sukri kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (2/9/2023).

Koalisi Demokrat - PPP disebutnya masih belum bisa untuk mencalonkan presiden.

Mengingat koalisi kedua partai ini belum memenuhi aturan Presidential Treshold.

Pasal 222 UU no 7/2017 mengharuskan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Demokrat saat ini memiliki 54 kursi sedangkan PPP hanya 19 kursi.

Prof Sukri menilai satu-satunya Partai yang bisa digoda Demokrat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS juga dalam posisi bimbang usai Nasdem - PKB bersepakat.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu sudah menegaskan belum ambil sikap terkait deklarasi Anies - Cak Imin.

Nama Cak Imin menurutnya masih perlu diperbincangkan dalam rapat Majelis Syura.

Momentum ini membuat PKS diambang ikut KPP atau keluar bernegosiasi dengan partai lain.

"Pertanyaannya, dari mana satu partai lagi? itu sudah sangat mungkin berharap di PKS," kata Prof Sukri.

Demokrat pun dinilainya punya tantangan berat untuk meyakinkan PKS jika wacana poros keempat mau di wujudkan.

Pasalnya, PKS masih menimbang-nimbang ikut dalam KPP.

Di sisi lain, Prof Sukri melihat PKS juga punya sejarah kedekatan dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.

"Memang PKS ada kabar mau ikut Anies, kalau melihat sejarah lalu mereka juga punya kedekatan dengan gerindra," kata Prof Sukri.

"Tinggal bagaimana Demokrat meyakinkan (PKS) jika mau membuat Poros baru daripada bergabung dengan poros yang ada. Tentu bukan di poros Nasdem-PKB. Bisa buat poros keempat tapi syaratnya itu tadi butuh partai tambahan atau masuk ke poros yang sudah ada," sambungnya.

PKS memiliki 50 kursi saat ini. Modal ini yang dilihat mampu untuk mewujudkan hadirnya poros keempat.

Hingga kini Demokrat masih belum menentukan jalan menuju Pilpres 2024.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz