Realisasi Investasi Makassar Semester I Tembus Rp2,5 T, Sektor Perhotelan hingga Restoran Tergeser

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Makassar mencatat nilai investasi semester 1 (Januari-Juni) Makassar mencapai Rp2,57 triliun.

Investasi Makassar didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 2,41 triliun atau 93,6 persen.

Sementara penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp163 miliar lebih atau 6,3 persen.

Dengan nilai tersebut, Makassar menjadi penyumbang investasi terbesar di Sulsel dari Rp7 triliun nilai investasi di Sulsel.

Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar, Zulkifli Nanda mengatakan, realisasi investasi terbesar bersumber dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp495,3 miliar.

Sektor perhotelan, kafe dan restoran kini posisinya tergeser jadi sektor yang mendominasi invetasi di Makassar. 

"Realisasi investasi tahun lalu paling tinggi hotel, kafe, dan restoran, sekarang berubah menjadi perumahan, kawasan industri dan perkantoran," ucap Zulkifli ditemui di Kantornya, Mal GTC, Selasa (29/8/2023).

Tertinggi kedua dari sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp461,9 miliar.

Kemudian disusul sektor perdagangan dan reparasi Rp420,4 miliar, jasa lainnya Rp372,4 miliar, sementara konstruksi Rp277,5 miliar.

Zul sapaannya optimistis investasi di Makassar bisa tembus Rp4 triliun lebih 

"Target kami tahun ini Rp4 T, karena tahun kemarin (2022) kita sudah koordinir Rp3,9 t, sementara pusat menarget realisasi investasi lebih tinggi," ujarnya.

Makassar bahkan bisa menembus target tersebut, apalagi jika proyek Pengelolaan Sampah berbasis Energi Listrik (PSEL) berjalan tahun ini.

Proyek Strategis Nasional (PSN) tercatat memiliki nilai investasi Rp2,5 triliun lebih 

"Kami harap bisa tembus Rp7 triliun, karena kami harap dari PSEL Rp 2,5 triliun. Biasanya kalau ada PSN realisasi investasi meningkat, sama dengan waktu ada jalan tol layang, nilai investasi  sampai Rp8 triliun," katanya.

Bahkan, jika dilihat dari potensi yang ada, masih banyak perusahaan yang tidak terdata karena belum melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)nya.

"Setiap pelaku usaha baik pada masa konstruksi maupun masa operasional harus melaporkan LKPM. Sekarang ada 100 perusahaan yang disasar belum melaporkan LKPM," tuturnya.

"Ketika tidak melaporkan maka NIB akan dicabut," tegasnya. (*)