Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tembok SD Nyaris Roboh

Dewan Pendidikan Soroti Fasilitas Pendidikan di Makassar Tidak Memadai untuk Aktivitas Belajar

Misalnya di salah satu SD yang berlokasi di  Jl Dangko, Kecamatan Tamalate, begitu juga di SMP 26 yang selalu menjadi langganan banjir.

|
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Anggota DPRD Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yeni Rahman, 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Pendidikan Kota Makasar Yeni Rahman turut prihatin dengan kondisi sekolah SD Inpres Banta-Bantaeng I yang sudah tidak layak.

Yeni mengatakan, bukan hanya SD Inpres Banta-Bantaeng yang mengalami kerusakan.

Banyak sekolah di Makassar yang nasibnya sama, fasilitas tidak memungkinkan sebagai tempat belajar.

Misalnya di salah satu SD yang berlokasi di  Jl Dangko, Kecamatan Tamalate, begitu juga di SMP 26 yang selalu menjadi langganan banjir.

"Sayang sekali, itu bukan hanya di Banta-bantaeng saja, kemarin ada juga di dekat Dangko, belum lagi SMP 26 yang selalu langganan banjir," ucap Yeni Rahman kepada Tribun-Timur.com, Jumat (11/8/2023).

Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar ini menyoroti soal keamanan peserta didik jika kondisi sekolah terus menerus dibiarkan seperti itu.

Dengan kondisi tembok yang sudah miring, ditambah plafon ruang kelas yang rusak itu sangat membahayakan peserta didik.

"Yang kasian peserta didik, bukan hanya soal kenyamanan tapi keamanan paling penting," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar ini juga mengeluhkan soal proses tender proyek yang acap kali mengalami gagal tender, termasuk perbaikan SD Inpres Banta-bantaeng I.

Yeni menilai, Pemkot tidak punya perencanaan yang matang sehingga proyek-proyek fisik tidak sempat dijalankan dan dirasakan manfaatnya.

"Ini perlu dikaji baik-baik, saya pikir ada solusinya tapi  kenapa kita tidak berpikir sampai disitu, kemarin kita sempat tanya, alasannya sesuai regulasi, pastilah kita sesuai regulasi. Tapi jangan kita terjebak dengan regulasi tanpa pikirkan solusi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin menanggapi bangunan sekolah SDN Inpres I Banta-bantaeng yang viral di sosial media.

Muhyiddin menjelaskan, untuk perbaikan sekolah tersebut sudah dianggarkan pada tahun 2022 lalu namun tak kunjung dieksekusi karena gagal tender.

Rencana perbaikan tersebut meliputi gedung atau ruang kelas dan pagar sekolah yang sudah hampir rubuh.

Kala itu, pagu anggaran yang disiapkan sebanyak Rp31 miliar.

"Sebenarnya itu sudah kira anggarkan tahun lalu, tapi gagal tender, pagar dan perbaikan ruang kelas," jelas Muhyiddin kepada Tribun-Timur.com via telepon, Kamis (10/8/2023).

Tahun ini, Disdik hanya sempat mengusulkan perbaikan atau renovasi ruang kelas, untuk pembangunan tembok tidak dimasukkan dalam APBD Pokok 2023.

Untuk tahun ini pagarnya kita tidak sempat menginput kemarin karena gagal tender. Yang bisa masuk kemarin (APBD 2023) adalah perbaikan ruang kelasnya," ulasnya. 

Ia berharap, perbaikan ruang kelas tahun ini tidak gagal tender lagi, pihaknya masih sementara menunggu proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa untuk penentuan pemenangnya.

"Kalau perbaikan sementara berproses tapi kita tunggu saja ULP. Belum ada pemenangnya. Itu yang kita khawatirkan lagi (gagal tender). Kalau perbaikan di waktu yang sudah sangat terbatas ini bisaji karena (hanya) perbaikan ruang kelas," katanya.

Ia mengaku, kondisi ruang kelas di sekolah tersebut memang sudah memprihatikan.

Banyak komponen yang rusak, plafon juga sudah rubuh.

Ia berharap, segala kerusakan yang ada di SDN Inpres Banta-bantaeng biasa dituntaskan tahun 2024 nanti, termasuk temboknya.

Ihwal tembok sekolah yang sudah hampir rubuh, Muhyiddin memperkirakan itu terjadi belum cukup lama, salah satu penyebabnya karena banjir yang merendam sekolah.

"Kayaknya barupi itu (penopang bambu) karena kan pernah pengaruh banjir besar, terendam air. Tapi memang sudah masuk, sudah ada tanda-tanda. Makanya tahun 2022 kemarin, memang kita sudah masukkan (perencanaan)," ujarnya.

"Nanti kita pantau kembali, kalau kita melakukan 2023 yang kita khawatirkan itu waktu, perubahan karena ini fisik. Apakah dia mampu melaksanakan ini kan masalah juga. Nanti saya akan kaji 2023 di perubahan, kita coba ajukan ke e-katalog konstruksi," pungkasnya. 

Diketahui, jumlah guru, tenaga pendidikan hingga administrasi di SD Inpres I Banta-bantaeng sebanyak 23 orang.

Lima diantaranya ASN, 5 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selebihnya tenaga laskar pelangi dan honorer guru. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved