Prabowo Makan Bareng Ribuan Kades Se-Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Para calon presiden hadir di Makassar, Agustus ini. Pada Akhir April lalu, tiga capres, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo hadir mentas di UpperHills Convention Hall Makassar, di hadapan 98 pemimpin kota se-Indonesia.

Agustus ini, para capres diundang lagi ke Makassar. Prabowo sudah hadir di Makassar akhir pekan ini.

Ribuan kepala desa (kades) bertemu Prabowo di Gubernuran, Makassar, Sabtu (5/8/2023) malam.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, setelah sukses bersama Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kota Se-Indonesia (Apeksi) Bima Arya menghadirkan tiga capres, kembali bertekad menghadirkan tiga capres di Makassar.

“Kita berharap para tokoh kita itu bisa hadir di Makassar menunjukkan kekompakan di hadapan rakyat,” kata Danny, beberapa waktu lalu.

Danny sudah merancang tiga capres itu keliling perairan Losari naik Pinisi bertiga.

Momen kebersamaan ketiga capres dirancang di arena F8.

Event pariwisata F8 Makassar akan kembali digelar pada 23-27 Agustus. Kegiatan dengan tema "Next Gen" ini menargetkan transaksi selama acara tembus hingga Rp50 miliar.

F8 Makassar akan menampilkan delapan sub sektor ekonomi kreatif, seperti Food and Fruit, Fashion, Fiction Writers, Fine Art, Fusion Music, Film, Folks, dan Flora Fauna.

Baca juga: Blak-blakan Prabowo Sebut Semua Partai Ada Orang Brengsek di Depan Gubernur dan Kader Gerindra

Bertemu Kades

Prabowo bertemu kades dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI. Mantan Danjen Kopassus ini hadir di Makassar juga dalam kapasiata sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan capres.

Ribuan kades yang bertemu Prabowo sudah hadir di Makassar sejak Sabtu pagi. Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulsel dan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Makassar.

Pertemuan Prabowo dan para kades itu digelar di Baruga Karaeng Pattingalloang, Gubernuran, usai waktu Sholat Magrib.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman hadir dalam pertemuan itu.

Pertemuan secara internal itu bakal berlangsung selama dua jam.

Setelah itu, Pukul 22.00 WITA, Menhan RI dan rombongan menuju ke tempat penginapan di Hotel Melia Makassar.

Berdasarkan susunan rencana kunjungan kerja yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) tertanggal 4 Agustus 2024, Menhan RI dan dan rombongan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pukul 19.05 Wita.

Bakal Calon Presiden RI itu akan dijemput oleh sejumlah tokoh penting di Bandara Hasanuddin termasuk Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA).

Kedatangan Prabowo ke Makassar dalam rangka menghadiri jalan sehat antimager.

Jalan sehat antimager ini diprakarsai Pemprov Sulsel yang berkolaborasi dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas). Ketua Umum PP IKA Unhas Andi Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian RI dan kakak kandung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Jalan sehat antimager berlangsung, Minggu (6/8/2023) ini di Jl Jenderal Sudirman.

Rencananya, Jalan Sehat Anti Mager akan menghimpun lebih 250 ribu warga Sulsel.

Jalan sehat anti mager ini jadi salah satu rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-354 Sulsel.
Sederet tokoh akan hadir mendampingi Prabowo Subianto.

Mereka antara lain, mantan Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA).
Wakil Ketua DPRD Sulsel yang juga Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsa Muin.

"Kami akan lakukan penjemputan khusus (di Bandara Hasanuddin)," kata AIA singkatan namanya, Sabtu (5/8/2023).

Di Makassar, Prabowo akan menyapa ratusan ribu masyarakat Sulsel.

Hal demikian disampaikan Darmawangsa Muin usai menghadiri rapat paripurna penyampaian pemberhentian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (4/8/2023) malam.

"Sore Pak Prabowo akan tiba di Makassar dan beliau akan bermalam. Salah satu agendanya akan bertemu dengan masyarakat," ucapnya.

Menjelang Pemilihan Calon Presiden 2024, Prabowo Subianto dan Andi Amran tampak dekat.
Belum lama ini, Prabowo Subianto diam-diam bertamu dengan Menteri Pertanian periode 2014-2019 itu.

Pertemuan itu berlangsung di kantor bisnis PT Tiran, gedung AAS Building, Jl Urip Sumoharjo, Kamis (13/7/2023) petang. Amran mengajak Prabowo ke ruang rapat lantai dua.

Keduanya berbincang empat mata.

Pertemuan tertutup antara Prabowo dan Amran berlangsung singkat hanya 40 menit.

Kini, Prabowo Subianto akan kembali berkunjung ke Makassar.
Kampanye F8

Pemerintah Kota Makassar sudah gencar sosialisasi Makassar International Eight Festival and Forum atau F8.

Dinas Pariwisata Kota Makassar telah kampanye F8 sejak Mei 2023. Hingga kemarin, sudah lima kota besar di Indonesia telah dijadikan tempat sosialisasi F8, yakni Ambon, Kendari, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya.

Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi kota terakhir tujuan promosi F8 tahun ini dalam agenda Makassar Direct Sale (MDS) Dinas Pariwisata.

Sebab untuk kota tujuan MDS selanjutnya berlangsung pada September mendatang, artinya hajatan akbar di Kota Makassar ini sudah berlangsung.

Baca juga: Gubernur Sulsel Andi Sudirman: Saya Salut Bapak Prabowo Subianto Patriot Sejati

Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan mengatakan, Kota Surabaya diharapkan ikut berpartisipasi di F8.

Partisipasinya bisa dalam bentuk pemasangan booth atau ikut mengirimkan talenta di bidang seni dan budaya.

"Surabaya jadi salah satu kota target, semoga bisa ikut tampil di F8 menunjukkan seni, budaya dan juga kuliner, begitu juga masyarakatnya semoga bisa ikut," ucap Sofyan Setiawan di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Jumat (4/8/2023).

Wawan-sapaannya memaparkan, jumlah pengunjung pada F8 tahun 2022 lalu mencapai 724 ribu dengan jumlah transaksi Rp32 miliar.

Sementara tahun ini ditarget 5 juta dengan estimasi transaksi Rp74 miliar.

Sejak hadirnya F8, event ini memberikan banyak dampak positif, baik untuk masyarakat, industri, maupun komunitas.

Mulai dari okupansi hotel dan penginapan diatas 20 persen, 200 komunitas lokal, 1200 seniman lokal dan nasional.

Kemudian melibatkan 500 UMKM lokal, 50 korporasi, 30 negara sahabat, 0 kecelakaan, dan 100 persen dilakukan oleh lokal timwork.

"F8 sudah jadi panggung nasional, tahun ini kami coba ciptakan sejarah untuk bergerak lebih maju lagi dengan memberikan warisan, tahun ini jadi tahun terakhir F8 di KEN, selanjutnya semoga bisa jadi event internasional," tuturnya.

Sekarang ini persiapan F8 untuk menghibur pengunjung sudah sekira 90 persen.

Rencananya, panitia sudah mulai loading barang pada 12 Agustus mendatang.

Jumlah booth yang terjual sudah hampir 90 persen, begitu juga dengan booth gratis bagi UMKM sudah penuh.

Beberapa kabupaten kota juga telah mengkonfirmasi untuk ikut dalam event ini.

Termasuk beberapa negara seperti Jepang, Australia, Jerman dan Prancis.

"Tahun ini kami menghadirkan lima designer internasional ternama dari Asia Tenggara yang akan berkolaborasi dengan Designer lokal. Diantaranya, berasal dari negara Singapore, Thailand, Vietnam, Philipina, dan Laos," jelas Wawan.(erl/ami)

Dua Ribuan Kades Dilatih Kelola Uang Rp2 Tririlun Tiap Tahun

Desa di Sulsel sudah menikmati dana kucuran langsung dari APBN sejak 2015. Setiap tahun, alokasi dana desa untuk Sulsel terus meningkat. Total dana APBN untuk 2.255 desa di Sulsel setiap kucur tak kurang dari Rp2,3 Triliun.

Sesuai survei Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Sulsel, desa tertinggal di provinsi pada tahun 2014 mencapai 290, dan tahun ini tinggal 168.

Akhir pekan ini, Kepala Desa se-Sulsel mengikuti peningkatan kapasitas di Hotel Claro Makassar, Sabtu (5/8/2023).

Peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk pemahaman mengelola keuangan desa.

Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Muh Saleh mengatakan Kepala Desa (Kades) harus paham sistem pengelolaan dana yang akuntabel.

Sehingga pertanggujawaban terkait pengelolaan dana bisa dilakukan secara profesional.

"Dana desa di Sulsel dikucurkan Rp 2 Triliun setiap tahun ini harus dipertanggungjawabkan secara profesional dan akuntabel," kata Muh Saleh.

"Makanya kita hadirkan narsum kompeten kepolisian, kejaksaan, BPKP dan Inspektorat untuk memberi pemahaman kepada kepala desa mengenai sistem pengelolaan dana sehingga tidak ada lagi bermasalah hukum dikemudian hari," lanjutnya.

Selama ini, realisasi dana desa sudah dilakukan secara maksimal.

Di tahun 2022 lalu saja, Saleh menyebut realisasi mencapi 99,7 persen.
Angka ini terhitung maksimal dalam realisasi anggaran.

"Ada 0,3 persen tidak terealisasi karena ada kepala desa tersangkut kasus administrasi, persoalan hukum," kata Saleh.

Sementara itu, realisasi triwulan 2 tahun 2023 ini sudah mencapai angka 55 persen.
Capaian ini masih bisa digenjot pemerintah desa hingga triwulan 4.

"Realisasi sampai saat ini baru 55 persen," kata Muh Saleh.

"Biasanya di triwulan ketiga digenjot 75 persen dan keempat bisa sampai 100 persen," sambungnya

Peningkatan kapasitas ini pun dilakukan untuk lebih memahamkan para kepala desa terkait penggunaan prioritas anggaran.

Sistem pencatatan, sistem pengawasan sampai realisasi anggaran bagi masyarakatSesuai survei Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Sulsel, desa tertinggal di provinsi pada tahun 2014 mencapai 290, dan tahun ini tinggal 168.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis data Potensi Desa (Podes) Sulsel 2018 di Kantor BPS Sulsel, Jl Haji Bau, Makassar, Senin (10/12/2018).

Kepala BPS Sulsel Yos Rusdiansyah mengatakan, pendataan potensi desa dilaksanakan tiga kali sepuluh tahun. Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh desa/kelurahan/Unit Pemukiman Transportasi (UPT)/ Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT); kecamatan, dan kabupaten/kota.

"Wilayah administrasi pemerintahan yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu ada wilayah, ada penduduk yang menetap, dan ada pemerintahan desa atau kelurahan," katanya.

Berdasarkan hasil Podes Sulsel 2018, tercatat ada 3.049 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa yang terdiri dari 2.255 desa, 792 kelurahan, dan 2 UPT/SPT.

"Podes juga mencatat sebanyak 307 kecamatan dan 24 kabupaten/kota," ujar Yos.

Yos menjelaskan, BPS melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori tertinggal, berkembang, dan mandiri.

IPD adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa, dergan skala 0-100. IPD menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal (kurang dari atau sama dengan 50), berkembang (lebih dari 50 namun kurang dari atau samadengan 75), dan mandiri (lebih dari 75). IPD hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang berstatus pemerintahan desa.

"Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut, dan hasilnya di Sulsel, jumlah desa tertinggal sebanyak 168 atau 7,45 persen, desa berkembang 1.967 atau 87,23 peesen, dan desa mandiri sebanyak 120 atau 5,32 persen," jelas Yos.

Yos menerangkan, pada tahun 2013, sebagian besar desa di Sulsel berstatus desa berkembang. Namun pada IPD 2018 menunjukkan adanya perbaikan status desa.

"Tahun 2018 cukup berkembang, desa tertinggal berkurang sebesar 123 desa dimana sebelumnya pada 2014 ada 290 desa tertinggal. Sementara desa mandiri bertambah 90 desa, dimana empat tahun lalu hanya 29 desa yang berstatus mandiri," kata mantan Kepala BPS Sumatra Selatan ini.

Lanjut Yos, penilaian IPD dilihat dari lima dimensi yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kelima dimensi tersebut terdiri dari 12 variabel dan 42 indikator, diman pada tahun 2017, semua dimensi penyusunan IPD meningkat.

"Salah satu indikator yang mengalami kenaikan tinggi pada dimensi pelayann dasar adalahketersediaan dan kemudahan akses ke apotek. Saat ini apotek semakin banyak berkembang hingga ke desa-desa, ini cukup berpengaruh terhadap perkembangan pelayanan dasar," jelas Yos.

Selain kemudahan akses ke apotek, beberapa indikator lain yang menjadi penilaian kemajuan suatu desa yakni ketersediaan tempat buang air besar bagi keluarga, lalu lintas dan kualitas jalan untuk transportasi antardesa, penanganan gizi buruk, dan otonomi desa.

"Jadi desa-desa di Sulsel yang masih masuk kategori tertinggal, kemungkinan belum memenuhi indikator-indikator tersebut. Kita harap ke depan semakin diperhatikan dan semakin banyak desa berkembang atau bahkan mandiri di Sulsel," jelas Yos. (*)