Dokter Verna, Si 'Bunga Desa' yang Jadi Bupati dan Wajahnya Bikin Pangling

Ada pelayanan KTP,KK, KIA, akta kelahiran, akta kematian, pelayanan KB, perizinan , perpustakaan keliling, pelatihan pembuatan pupuk, pemeriksaan kesehatan hewan, pelayanan pajak daerah dan lainnya.

Sedangkan pelayanan dari instansi vertikal yang ikut “digandeng” dalam program “Bunga Desa” antara lain seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pajak kendaraan bermotor, perpanjangan SIM, donor darah, sosialisasi narkoba, serta layanan kredit usaha kecil dan mikro dari perbankan.

Verna nyemplung ke dunia politik mengikuti jejak ayahnya.

Diawali sebagai anggota DPR-RI tahun 2009. Dapil Sulawesi Tengah. Usianya masih muda, 26 tahun. Pada Pemilu berikutnya, ia terpiih periode kedua sebagai wakil rakyat di Senayan. Masih Dapil yang sama. Sang ayah Piet Inkiriwang pernah menjabat Bupati Poso dua periode 2005-2015.

Ia seorang dokter.

Dari Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Tamat tahun 2008.

Pendidikan SD sampai SMA-nya di Manado.

Sebelum ke Senayan, Verna bekerja sebagai dokter di RSUP dr. R. D. Kandou Malalayang Manado.

Karena latarbelakang itulah saya menduga diawal periodenya ia secara diam-diam melakukan “general check up” (GCU) birokrasi yang dipimpinnya.

Mendeteksi “peyakit” yang sudah lama menggerogoti.

Ketemu.

Antaralain lamban, tidak efisien, gemuk, dan minim inovasi. Dan itu terjadi juga di daerah lain. Tergantung pemimpinnya. Mau diapakan.

Sudah bukan rahasia lagi, dan kita sama-sama tahu. Birokrasi itu ruwet. Berbelit-belit.

Tapi ditangan Bupati Verna menjadi simpel.

Caranya? Bertahap. Pertama-tama, ia ingin mengubah perilaku seluruh pegawai di Pemkab Poso lebih sigap dan cekatan. Termasuk mindset mereka terhadap birokrasi dan pelayanan prima.

Ide program “Bunga desa” yang digagas Bupati Verna pun saya kira tak lepas dari hasil general check up (GCU) yang dilakukannya. Pertanyaannya, mengapa general check up birokrasi?

Pasalnya, gaya kepemimpinan Bupati Verna layaknya seorang dokter yang dikenal cepat dan tepat dalam melakukan “diagnosa” terhadap berbagai “penyakit” yang menggerogoti birokrasi dan masalah pembangunan.

Cepat, supaya tidak menjalar kemana-mana.

Tepat, karena bertumpu pada data dan argumen yang scientific.

Hasil diagnosa tersebut dipilah satu-satu. Tergantung tingkat atau level keparahan penyakit-nya.

Kalau hasil GCU-nya merah atau level mengkuatirkan maka secepatnya dirujuk masuk perawatan ICU atau unit gawat darurat.

Salahsatu temuannya, penyakit birokrasi adalah perilaku ASN yang belum profesional. Padahal, sumber daya ASN yang mumpuni merupakan kunci dalam pelayanan.

Pelayanan publik yang buruk akan memberikan kesan negatif.

Bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Bukan hanya dalam pengertian fisik pegawai, tetapi menyangkut seluruh aspek yang melekat pada pegawai yang bersangkutan. Mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas atau soft skill lainnya.

Masih banyak ASN yang berpikir bukan sebagai pelayan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan.

Kemudian ia menyimpulkan dengan terapi “obat mujarab” untuk penyembuhannya.

Bukti keampuhannya, salahsatunya terlihat dari sambutan antusias masyarakat terhadap program “Bunga Desa” yang sudah berjalan lebih sepuluh kali.

Bagi yang kontra, boleh jadi menganggap itu hanya pencitraan.

Apalagi di penghujung masa jabatannya.

Bupati Verna enggan berpolemik. Ia berdalih menjalankan mandat rakyat dalam tujuh poin fokus pembangunan Poso.

Coba tengok dan perhatikan salahastu poinnya: percepatan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik!

Semoga suatu waktu saya bisa bertemu Bupati Verna dan tidak pangling lagi.(*)