BURSA Calon Pj Gubernur Sulsel, Nama Rivai Ras Menguat, Januar Jaury: Dekat dengan Masyarakat Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bursa calon Pj Gubernur Sulsel terus bergulir tajam.

Salah satu nama Staf ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam, Laksma TNI Abdul Rivai Ras menguat.

Abdul Rivai Ras disinyalir mendapat dukungan dari Fraksi Demokrat.

Anggota DPRD Sulsel Fraksi Demokrat Andi Januar Jaury menilai Laksma TNI Abdul Rivai Ras sudah mengenal Sulsel.

"Nama calon tersebut, karena kearifan regional, kepangkatan, juga pernah berinteraksi secara massif ke masyarakat Sulsel sebagai bacagub saat itu," kata Andi Januar Jaury, Kamis (20/7/2023)

"Dengan demikian setidaknya beliau sudah memiliki informasi tentang dinamika masyarakat serta permasalahannya yang dihubungkan dengan kompetensi kepemimpinan," lanjutnya.

Baca juga: Kader PKB Tolak Tokoh Berlatar TNI-Polri Jadi Pj Gubernur Sulsel Gantikan Andi Sudirman: Belum Bisa!

Meski begitu, Fraksi Demokrat diakui masih meraba-raba calon Pj Gubernur Sulsel.

Masih ada sosok lain yang kini masih dipantau.

"Namun Bisa saja fraksi demokrat mengusulkan lebih dari satu nama yang dimediakan hari ini," kata Januar Jaury

"Kami tetap mencari referensi figur sambil menunggu surat dari kemendagri," lanjutnya

Untuk diketahui, pengajuan calon Pj Gubernur Sulsel mengacu pada Permendagri no 4 tahun 2023

Permendagri no 4 tahun 2023 memuat tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota.

Dalam aturan tersebut, DPRD Provinsi berhak mengusulkan maksimal 3 nama calon Pj Gubernur 

Setelah adanya surat Kemendagri, masing-masing fraksi akan merumuskan calon-calon yang sesuai.

Nantinya, usulan masing-masing fraksi akan dibahas pada rapat konsultasi pimpinan

Dari rapat tersebut akan mengerucut 3 nama yang disepakati bersama Anggota DPRD Sulsel untuk diusul ke Presiden melalui Mendagri.

PKB Tolak Pj Gubernur Sulsel dari Latar Belakang TNI Polri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak jika Pj Gubernur Sulsel dipimpin tokoh berlatar TNI dan Polri.

Sebagai diketahui, tepat 5 September 2023 mendatang, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya.

Meski demikian, berbagai figur-figur mulai bermunculan untuk menjadi calon pengganti Andi Sudirman Sulaiman.

Seperti halnya, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam, Laksamana TNI Abdul Rivai Ras. 

Inspektur Utama DPR RI sekaligus mantan Kapolda Sulsel, Komjen Nana Sudjana.

Lalu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr Drs Bachtiar MSi.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Dr Akmal M Piliang.

Sementara, dua tokoh akademisi juga mencuat namanya.

Keduanya, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa dan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam.

Menurut anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, partainya menolak tegas jika figur berlatar TNI-Polri didorong jadi Pj Gubernur Sulsel.

Ia menilai, figur berlatar Polri-TNI belum bisa memimpin Sulawesi Selatan.

Namun, sebaiknya Pj Gubernur diisi oleh figur yang betul-betul memulai karier dan punya wawasan luas soal pemerintahan.

"Menurut saya, belum terlalu penting dipimpin TNI-Polri," tegas Ketua DPC PKB Makassar itu.

Tetapi, yang terpenting adalah tokoh-tokoh terbaik yang mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik. 

Terutama bisa memahami karakter masyarakat di Sulawesi Selatan.

"Bagi kami tentu berharap Pj ini orang paham betul soal kepentingan daerah ini. Apalagi kita tidak bisa menutup mata, pemerintah sekarang ini cukup banyak melahirkan masalah-masalah di belakang," katanya.

Ditegaskan dia, masyarakat Sulawesi Selatan menginginkan calon pengganti Andi Sudirman Sulaiman yang bisa membangun Stadion Mattoangin Makassar.

"Karena yang mencuat kan soal stadion. Kita berharap Pj ini menyelesaikan, kita tidak berharap menyelesaikan semuanya. Tetapi bisa memberikan harapan lebih baik," tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel, Adi Ansar menilai, usulan tokoh-tokoh berlatar Polri dalam pengisian Pj Gubernur Sulsel itu sah-sah saja.

Apalagi sepanjang memenuhi syarat administrasi. 

"Figur Polri bisa juga. Tentu kami di DPRD akan berkompromi mengusul tiga nama," ujarnya.

Menurutnya, tokoh-tokoh skala lokal yang memenuhi syarat administrasi sebagai Pj nyaris tidak ada. Sebab, sekretaris provinsi dijabat oleh Plt bukan defenitif.

Sehingga, penentuan Pj Gubernur nantinya mampu memahami kondisi masyarakat di Sulsel.

"Tentu kita berharap dalam menetapkan Pj ini memperhatikan kebutuhan lokal kita di sini," kata Adi Ansar.

"Ingat, Sulsel ini adalah episentrum politik Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Di sini tempat berkumpulnya para pendekar, itu harus dipertimbangkan," pungkasnya.  (*)