Kader PKB Tolak Tokoh Berlatar TNI-Polri Jadi Pj Gubernur Sulsel Gantikan Andi Sudirman: Belum Bisa!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak jika Pj Gubernur Sulsel dipimpin tokoh berlatar TNI dan Polri.

Sebagai diketahui, tepat 5 September 2023 mendatang, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya.

Meski demikian, berbagai figur-figur mulai bermunculan untuk menjadi calon pengganti Andi Sudirman Sulaiman.

Seperti halnya, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam, Laksamana TNI Abdul Rivai Ras. 

Inspektur Utama DPR RI sekaligus mantan Kapolda Sulsel, Komjen Nana Sudjana.

Lalu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr Drs Bachtiar MSi.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Dr Akmal M Piliang.

Sementara, dua tokoh akademisi juga mencuat namanya.

Keduanya, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa dan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam.

Menurut anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, partainya menolak tegas jika figur berlatar TNI-Polri didorong jadi Pj Gubernur Sulsel.

Ia menilai, figur berlatar Polri-TNI belum bisa memimpin Sulawesi Selatan.

Namun, sebaiknya Pj Gubernur diisi oleh figur yang betul-betul memulai karier dan punya wawasan luas soal pemerintahan.

"Menurut saya, belum terlalu penting dipimpin TNI-Polri," tegas Ketua DPC PKB Makassar itu.

Tetapi, yang terpenting adalah tokoh-tokoh terbaik yang mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik. 

Terutama bisa memahami karakter masyarakat di Sulawesi Selatan.