Server PPDB Sulsel Habiskan Rp2 M, Kejati Siap Tindaklanjuti Jika Ada Laporan Dugaan Penyelewengan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bakal memantau penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Sulsel tahun 2023.

Pelaksanaan PPBD Sulsel 2023 menghabiskan Rp2 Milliar untuk biaya server.

Meski menghabiskan Rp2 miliar anggaran, pelaksanaan PPDB 2023 masih saja menuai banyak sorotan dari masyarakat lantaran beberapa permasalahan yang terjadi.

"Iya, ada pemantauan kita lakukan melalui kliping pers, misalnya ada informasi dari media itu kita pantau," ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi saat ditemui di GOR Unhas, Senin (17/7/2023) siang.

Baca juga: Tak Lulus PPDB SD/SMP, Calon Siswa di Makassar Masih Bisa Sekolah Negeri Lewat Jalur Solusi

Namun, lebih detailnya lanjut Soetarmi, pihaknya akan lebih dahulu mengecek ke bidan Intel.

"Saya nanti akan tanyakan ke bidang Intel, bidang Intel yang punya kapasitas disitu," ujarnya.

Soetarmi juga menegaskan, jika terdapat laporan langsung dari masyarakat, pihaknya mengaku akan segera menindaklanjuti.

"Kalau ada laporan pasti kita ini (tindak lanjuti) toh. Lihat dulu apa materi laporannya, siapa yang melapor, siapa yang dirugikan," bebernya.

Selain sorotan dari masyarakat pelaksanaan PPDB juga disoroti Wakil Ketua I DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif.

Hingga saat ini sejumlah siswa lulusan SMP terancam putus sekolah di Sulsel.

Baca juga: BKD Benarkan Sekdis Pendidikan Sulsel Harpansa Dicopot Jelang Akhir PPDB 2023

Hal itu dikarenakan masih ada beberapa siswa belum menemukan sekolah setelah dinyatakan tidak lulus PPDB Sulsel tahun 2023.

Tak sedikit lulusan SMP belum menemukan SMA/SMK sederat setelah tidak lulus PPDB 2023.

Mereka kini terancam putus sekolah.

Wakil Ketua I DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengungkapkan, sejumlah orang tua siswa ramai-ramai mengadu soal PPDB tahun 2023.

Legislator Fraksis Nasdem itu mengungkapkan mendapat keluhan tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023

Tak sedikit siswa kini terancam putus sekolah.

Politisi berlatar aktivis Muhammadiyah itu menyoroti dan berang melihat pelaksanaan PPDB oleh Dinas Pendidikan Sulsel tahun 2023 ini.

Syahar menilai Disdik dan sejumlah kepala daerah di Sulsel tidak profesional menjalankan PPDB tahun 2023 ini.

Ia mencontohkan menerima banyak keluhan dari orang tua siswa.

Keluhan datang bukan hanya di Kota Makassar, tapi hampir berbagai daerah di Sulsel.

"Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan PPDB tidak profesionalisme, termasuk sejumlah para kepala sekolah di beberapa kabupaten/kota," kata Syahar kepada wartawan Jumat (14/7/2023).

Syahar menilai, pelaksanaan PPDB oleh Disdik dan sejumlah kepala sekolah di beberapa kabupaten/kota berjalan amburadul.

"Saya sendiri banyak menerima aduan dan curhatan dari orang tua siswa. Ini nasib masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada anak putus sekolah," kata Syahar.

Syahar mencontohkan, aduan yang ia terima seperti ada calon siswa seharusnya masuk zonasi tetapi tidak lulus.

Kedua, ada calon siswa yang harusnya masuk jalur prestasi tetapi tidak lulus. dengan alasan panitia harus dilakukan perbaikan.

"Salah satu penyebabnya karena sering terjadi perubahan komposisi di dinas pendidikan Sulsel," kata Syahar.

"Ini mempengaruhi pelaksanaan PPDB," kata Syahar.(*)