Mahfud MD Ingatkan Kapolda dan Kajati Sulsel Soal Fungsi Gakkumdu, Pelaku Kecurangan Bisa Dipenjara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menjadi pembicara dalam Forum Kordinasi Sentra Gakkumdu di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (13/7/2023) siang.

Forum itu mengusung tema, 'Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Sulawesi'.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso, Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, hadir dalam pertemuan itu.

Peserta dalam pertemuan itu adalah puluhan Kapolres dan Kajari dan penyidik kejaksaan dan kepolisian serta Panwaslu se Sulawesi.

Mahfud MD dalam paparannya menegaskan pentingnya peranan Forum Sentra Gakkumdu dalam mengawal jalannya pesta demokrasi.

Untuk itu dia pun mengingatkan agar para petugas yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dapat memahami demokrasi secara bijak dan tepat.

"Pemilu merupakan salah satu produk yang paling nyata atas pilihan kita memilih bentuk demokrasi," kata Mahfud MD dalam paparannya.

Mahfud pun memaparkan perbedaan sistem demokrasi dan monarki di hadapan peserta.

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, sistem demokrasi dan monarki sangatlah berbeda.

Sebeb sistem monarki kata dia, tidak memerlukan adanya penyelenggaraan pemilu.

"Untuk apa? Kalau bentuk monarki kan tidak perlu pemilu, monarki itu jelas.

Selama penguasa masih hidup, dia gak perlu pemilu, sesudah meninggal tidak usah pemilu juga langsung anaknya atau siapa menurut aturan di monarki itu," terang Mahfud.

"Tapi kalau demokrasi harus ada pemilu, pemilu yang dilakukan secara berkala. Untuk apa? Pertama pemilu itu untuk mewujudkan demokrasi.

Bahwa segala sesuatu termasuk pemimpin dan wakil wakil rakyat itu dipilih oleh wakil rakyat itu sendiri, bukan ditunjuk," sambungnya.

Selain itu, keunggulan demokrasi dari sistem monarki kata dia, adalah menjaga sirkulasi kekuasaan.