Serapan Anggaran Pemkot Makassar Masih 23 Persen, Ini Lima OPD dengan Belanja Terendah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Progres serapan anggaran atau realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar masih rendah.

Dari Rp5,6 triliun target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, realisasinya baru Rp1,3 triliun.

Artinya masih ada selisih belanja yang sangat besar, capai Rp4,3 triliun.

Adapun Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kategori merah antara lain Dinas Pekerjaan Umum baru terealisasi 9,17 persen atau Rp92,5 miliar dari target 1 triliun lebih.

Terendah kedua ialah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru 9,36 persen atau Rp7,1 miliar dari target Rp75,8 miliar.

Disusul Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 11,28 persen atau Rp13,8 miliar dari target Rp123 miliar.

Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga 12,08 persen atau Rp36,1 miliar dari target Rp299 miliar 

Terakhir Dinas Koperasi dan UKM realisasinya diangka 12,43 persen atau Rp8,5 miliar dari target Rp 68,6 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh Dakhlan mengakui serapan belanja tersebut masih sangat kurang. 

Idealnya, sekarang ini progres serapan sudah mencapai 40 persen.

"Masih rendah sekali karena sudah enam bulan berjalan, idealnya itu sekitar 40 persen," ungkap Dakhlan, Selasa (11/7/2023).

Dari 51 OPD lingkup Pemkot Makassar, hanya ada dua OPD yang serapannya mencapai 40 persen.

Yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Serapan belanja Satpol PP diangka 40,7 persen atau Rp15,3 miliar dari pagu Rp37,6 miliar.

Sementara Dukcapil paling tinggi dengan persentase 42,25 persen atau Rp10,3 miliar dari pagu Rp24,4 miliar.