Pelajaran dari Prancis

Oleh: Ardan Marua

Pemerhati Politik dan Demokrasi

Prancis, negara yang terkenal dengan sejarahnya yang gemilang dan nilai-nilai liberté, égalité, dan fraternité, belakangan ini menjadi pusat perhatian warga dunia akibat gelombang protes massa yang mengguncang tatanan sosial negara tersebut.

Semuanya berawal dari tragedi penembakan seorang polisi yang membunuh Nahel, bocah laki-laki keturunan Aljazair, di Nanterre pada 27 Juni 2023.

Kejadian ini memicu kemarahan publik hingga memunculkan serangkaian amuk massa di berbagai kota di Prancis.

Data yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin memberikan gambaran tentang amukan massa yang menggila: lebih dari 5.600 kendaraan dibakar, 1.000 properti swasta dirusak atau dibakar, dan 250 kantor polisi diserang.

Pemerintah setempat merespons dengan mengirimkan 45.000 polisi untuk meredam kekacauan tersebut (Kompas, 04/07/2023).

Berdasarkan data yang sama, dari 3.354 orang yang ditangkap dalam pembunuhan minggu itu, rata-rata berusia 17 tahun.

Ada yang berusia 12 tahun. Seperti diwartakan Kompas, frustrasi yang mengakar di "warga terpinggirkan".

Terutama kaum muda karena tidak memiliki akses pendidikan dan kesempatan kerja, dilampiaskan dalam kemarahan saat massa aksi pekan itu.

Lebih dari sekadar protes terhadap polisi, gelombang protes selama sepekan itu turut mengungkap persoalan yang mendalam terkait hak asasi manusia dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok migran dan keturunannya di Prancis.

Kebijakan diskriminatif dan pandangan merendahkan telah mewabah dalam beberapa dekade terakhir.

Ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa amuk yang terjadi di Prancis, dan pelajaran tersebut tidak hanya relevan bagi Prancis tetapi juga bagi Indonesia.

Salah satu pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah pentingnya perbaikan kinerja kepolisian.

Sebagai penegak hukum di garda terdepan, polisi adalah wajah negara dalam proses penegakan hukum.