DPD Dorong BPK Sulsel Kawal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

“Apa rata-rata temuan BPK RI Perwakilan Sulsel dari tahun ke tahun?," tanyanya kepada BPK Sulsel.

Muhammad Afnan Hadikusumo melanjutkan, alasannya, dengan mengetahui kecenderungannya, maka treatment-nya bisa lebih baik.

"Kemudian, apa langkah terbaik yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sulsel untuk melakukan pencegahan atas tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah?,” tanyanya kembali kepada BPK RI Perwakilan Sulsel.

Sukiryanto, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa ada penegak hukum yang ingin mendahului hasil pemeriksaan BPK RI, yakni masuk saat audit BPK RI sedang berlangsung.

Dia menanyakan soal bagaimana respon BPK RI terhadap hal tersebut.

Lalu, senator asal Sulawesi Barat, Iskandar Muda Baharudin Lopa, menyampaikan bahwa pemberian opini dipengaruhi nilai temuan dan materialitasnya.

"Terkait hal tersebut, apakah opini bisa tergantung jumlah temuan? Atau bagaimana?” ujarnya secara penasaran.

Selain itu, lanjutnya, UU BPK menyatakan bahwa tindak lanjut dilakukan maksimal 60 hari setelah laporan diterima.

Misal, ada rekomendasi pengembalian kerugian negara yang telah direspon sebelum 60 hari tersebut.

Lantas bagaimana penyelesaian pengembalian negara untuk melakukan pelunasan tersebut?," tutup Baharudin Lopa.

Kemudian, Amirul Tamim, Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara mengungkapkan, terdapat sebagian pemda yang kelabakan ketika pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran.

"Bagaimana masukan BPK RI terhadap Pemda atas hal tersebut?” tanyanya kepada BPK RI Perwakilan Sulsel.

"Selain itu, saya yakin adanya kehadiran BPK RI membuat pengelolaan keuangan daerah semakin baik," tutupnya dalam mengapresiasi kinerja BPK RI di daerah.

Anggota Komite IV dari Provinsi Sulawesi Tengah, A.S. Malonda, bertanya soal Opini WTP namun masih terdapat banyak temuan.

"Dampak dari pemeriksaan, secara politis, menjadi bahan publikasi Pemda kepada masyarakat," ucapnya melihat kondisi di daerah.