Tujuan Sebenarnya Dedi Mulyadi Datangi BPK Jabar Usai Disentil Menkeu Purbaya

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dalami audit kas Pemprov.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat datangi kantor BPK Jabar, pada Jumat (24/10/2025).

Permintaan disampaikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Langkah itu respon pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar disimpan dalam bentuk deposito.

"Hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi kepada awak media di lokasi.

Audit Rutin dan Akuntabilitas Pemda

Dedi menjelaskan, audit terhadap keuangan Pemprov Jabar saat ini memang tengah berlangsung sebagai bagian dari pemeriksaan rutin akhir tahun.

Menurutnya, proses audit ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

"Karena kan auditnya juga sedang berjalan, ya kan audit akhir tahun yang dilakukan hari ini sudah sedang berjalan audit Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kan itu rutin dilakukan," tambahnya.

Ia menambahkan, hasil audit nantinya akan menunjukkan sejauh mana Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

"Sehingga nanti di sana bisa terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat satu memiliki perencanaan keuangan yang baik, yang kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik," ucapnya.

Bangun Kepercayaan Publik Lewat Audit Terbuka

Dedi menekankan pentingnya audit BPK sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, hanya ada dua lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa arus kas daerah, yakni BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).