Ingat Kejadian Dialami Syahrul YL 2 Bulan Lalu Sebelum Haris YL Ditetapkan Tersangka? PDIP Terlibat

TRIBUN-TIMUR.COM - Haris Yasin Limpo ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel setelah sang kakak, Syahrul Yasin Limpo (SYL) diserang oleh politisi PDIP.

Haris Yasin Limpo adalah mantan Direktur PDAM Makassar dan Syahrul YL kini menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Dua bulan lalu, Syahrul YL digoyang oleh isu reshuffle kabinet yang dilempar oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Bukan hanya, Harto, Ketua DPP PDI-P sekaligus anggota Komisi IV Djarot Saiful Hidayat juga menyerang Syahrul YL.

Mereka kompak menyebut Syahrul tak mampu tangani masalah pertanian.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Haris Yasin Limpo, Adik Mentan Syahrul YL Tersangka Dugaan Korupsi Rp20 M

Baca juga: Korupsi 20 Miliar, Haris YL Adik Mentan SYL Ditahan

Setelah isu reshuffle kabinet meredam, Kejati Sulsel beraksi. 

Kejati menyeret Haris dalam kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Kejati Sulsel menetapkan Haris Yasin Limpo sebagai tersangka atas dugaan kerugian negara sebesar Rp 20 miliar.

Haris YL, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Makassar periode 2015-2019, langsung ditahan.

Setelah menjalani pemeriksan beberapa jam, Haris Yasin Limpo keluar dari ruangan penyidik dengan memakai rompi berwarna merah muda.

Kondisi Haris terlihat saat berjalan di halaman Kejati Sulsel yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (11/4/2023).

Penetapan tersangka ini terkait kasus dugaan korupsi terkait pembayaran tantiem dan pembagian hasil laba perusahaan yang diduga tidak sesuai prosedur.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Haris Yasin Limpo dan Abadi Irawan, mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, langsung dibawa ke Lapas Makassar untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.

Kejadian ini menjadi perhatian publik mengingat Haris YL adalah adik dari seorang Menteri, namun Kejati Sulsel menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

Haris Yasin Limpo diduga melakukan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Tahun Anggaran 2017-2020.

Kursi SYL digoyang

Kursi Syahrul Yasin Limpo agaknya digoyang seiring dengan berhembusnya isu reshuffle atau perombakan kabinet.

Pada detik-detik terakhir menjelang hari Rabu Pon, hari di mana Presiden Joko Widodo kerap membuat keputusan penting, politikus Partai Nasdem itu tidak diundang rapat membahas pangan di Istana Kepresidenan, Selasa (1/2/2023).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pejabat yang hadir di rapat terbatas itu antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi selepas rapat.

Ia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras.

Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Saat ditanya alasan Menteri Syahrul tak diundang, Budi menyatakan tidak tahu.

Purnawirawan Polri ini pun enggan berkomentar saat ditanya ketidakhadiran Syahrul ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu ini.

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.

Jokowi pun mengamini penjelasan Budi mengenai alasannya tidak mengundang Syahrul dalam rapat tersebut.

"Oh yang (rapat) langsung operasional lapangan memang. Operasional lapangan mengenai operasi pasar.

Operasi pasar urusannya Badan Urusan Logistik (Bulog)," ujar Jokowi selepas menghadiri peringatan HUT PSI, Selasa malam.

"Urusannya dengan Bulog, dengan Badan Pangan Nasional. Dengan Menteri Perdagangan karena perdagangan," kata dia.

Dituding Salah Beri Data Syahrul Yasin Limpo kerap menjadi sasaran kritik oleh elite-elite PDI Perjuangan, partai pemilik suara terbanyak di barisan koalisi pendukung pemerintah.

Ketua DPP PDI-P sekaligus anggota Komisi IV Djarot Saiful Hidayat misalnya pernah blak-blakan bahwa kinerja Syahrul dan koleganya asal Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, harus dievaluasi.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot, 3 Januari 2023 lalu.

Syahrul juga dituding oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanyo bahwa ia salah memberikan data ekspor beras kepada Jokowi.

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto mengklaim tindakan Syahrul membuat Jokowi salah menyampaikan materi pidato.

Padahal, Jokowi telah mengatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," kata Hasto.

 "Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," kata dia.

Menurut Hasto, data yang diberikan Syahrul kepada Jokowi salah, dan PDI-P khawatir hal itu bakal berdampak pada publik.

"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," ujar dia.

Pembelaan Syahrul

Merespons tudingan Hasto, Syahrul menyatakan bahwa data produksi beras telah sesuai dan membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.

Ia mengaku telah mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

“Hari ini saya coba melakukan apa ya sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada dan ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke,” kata Syahrul, dikutip dari Antara.

Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu pun meminta semua pihak untuk menghargai jerih payah petani yang telah bersusah payah memproduksi beras.

"Masalah beras kita tidak boleh main-main lah, tetapi tolong hargai juga ya jerih payah semua petani yang ada.

Tentu saja kita harus berterima kasih, mereka berpanas-panas dengan segala macam keringat yang dimiliki, produksinya harus kita hargai,” tutur dia.

Dalam beberapa kesempatan, Syahrul juga sudah angkat bicara mengenai beragam kritik yang diarahkan kepadanya dan peluangya dicopot dari kabinet bila reshuffle dilakukan.

Syahrul mengaku fokus bekerja dan menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Jokowi.

"Kita ini kan menteri kerja. Kerja saja. Kita di lapangan terus," kata Syahrul, 13 Januari 2023 lalu. "Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau," katanya lagi.