Ingat Kejadian Dialami Syahrul YL 2 Bulan Lalu Sebelum Haris YL Ditetapkan Tersangka? PDIP Terlibat

Dituding Salah Beri Data Syahrul Yasin Limpo kerap menjadi sasaran kritik oleh elite-elite PDI Perjuangan, partai pemilik suara terbanyak di barisan koalisi pendukung pemerintah.

Ketua DPP PDI-P sekaligus anggota Komisi IV Djarot Saiful Hidayat misalnya pernah blak-blakan bahwa kinerja Syahrul dan koleganya asal Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, harus dievaluasi.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot, 3 Januari 2023 lalu.

Syahrul juga dituding oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanyo bahwa ia salah memberikan data ekspor beras kepada Jokowi.

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto mengklaim tindakan Syahrul membuat Jokowi salah menyampaikan materi pidato.

Padahal, Jokowi telah mengatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," kata Hasto.

 "Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," kata dia.

Menurut Hasto, data yang diberikan Syahrul kepada Jokowi salah, dan PDI-P khawatir hal itu bakal berdampak pada publik.

"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," ujar dia.

Pembelaan Syahrul

Merespons tudingan Hasto, Syahrul menyatakan bahwa data produksi beras telah sesuai dan membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.

Ia mengaku telah mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

“Hari ini saya coba melakukan apa ya sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada dan ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke,” kata Syahrul, dikutip dari Antara.