Hamka B Kady: Tidak Ada Celah Korupsi dari Proyek Padat Karya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hamka B Kady berkomitmen dan berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat.

Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, kata Hamka B Kady apa-apa menjadi keluhan rakyat diupayakan terealisasi dengan baik.

Menerapkan politik pengabdian, ciptakan kedekatan dengan masyarakat tanpa sekat sejak awal terpilih 2014 lalu hingga di penghujung periode kedua, Hamka B Kady dielu-elukan maju untuk periode ketiga.

Bukan tanpa alasan, bagi legislator Golkar dari Dapil Sulsel 1 ini, berbuat untuk rakyat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah merupakan prioritas dan janji yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan.

Salah satu program aspirasi unggulannya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Tahun 2023, Hamka B Kady bersiap mengucurkan sebanyak 1.950 bantuan bedah rumah di Dapil Sulsel 1.

Dapil Sulsel 1 meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar.

Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya. Diketahui Hamka B Kady sudah menggulirkan program bedah rumah di Dapil Sulsel 1 sebanyak 12.373 sejak 2017 hingga 2022.

BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4/2022, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut berkomitmen mengawal program unggulan pemerintah tersebut.

Hamka B Kady mengatakan program bedah rumah dinilai sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dan yang tak kalah penting adalah tidak adanya celah korupsi dalam pelaksanaannya. Karena dana ini langsung dikirim ke rekening pemilik rumah penerima bantuan.

"Jadi tidak ada ceritanya korupsi. Kalau dia korupsi berarti dia main dengan petugas-petugas di bawah karena yang jelas pemerintah itu dananya langsung masuk ke rekening pemilik rumah. Jadi tidak ada peluangnya untuk dikorupsi," katanya.

Program BSPS ini senilai Rp20 juta dan diberikan pemerintah sebagai stimulan bagi masyarakat dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp17,5 juta dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Fokus Peningkatan Kesejahteraan Rakyat