Orang Tua Anak Disabilitas Korban BPJS yang Terobos Paspampres Jokowi Curhat ke Rahman Pina

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina, bertemu dengan Dhila Hakim.

Dhila merupakan orang tua anak disabilitas yang berhasil menerobos Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan menyerahkan surat pengaduan kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Makassar pekan lalu.

Politisi Partai Golkar itu menemui Dhila di salah satu cafe di bilangan Pengayoman pada Selasa (4/4/2023).

Saat itu, Dhila bersama anaknya baru saja pulang dari Klinik Cerebellum dan menanyakan kelanjutan terapi anaknya.

Dhila adalah salah satu orang tua anak disabilitas yang menjadi korban kebijakan BPJS Makassar yang memutuskan kerja sama dengan Klinik Cerebellum, tempat puluhan anak berkebutuhan khusus menjalani terapi selama ini.

Kepada Rahman Pina, Dhila mengaku senang bisa menyerahkan surat langsung kepada Presiden Jokowi agar jeritan hati orang tua para anak berkebutuhan khusus didengar.

Dhila berharap agar BPJS Makassar tidak sewenang-wenang dan anak-anak disabilitas bisa kembali mendapatkan layanan di Klinik Cerebellum.

Dhila juga menceritakan aksi nekatnya menembus pengawalan Paspampres hanya untuk menyerahkan surat ke Jokowi.

Ia berharap Presiden Jokowi bisa memberikan solusi atas persoalan yang dialaminya dan puluhan orangtua yang sama-sama memiliki anak disabilitas.

Rencananya hari ini, Rabu (5/4/2023), rombongan Komisi E DPRD Sulsel akan bertolak ke Jakarta untuk menemui BPJS pusat terkait layanan BPJS Sulsel di Makassar yang telah mengorbankan puluhan anak disabilitas.

"Kami di DPRD sudah menggelar RDP dan mengundang pihak BPJS Makassar dan Sulsel, Klinik Cerebellum, dan orangtua penyandang disabilitas, dua bulan lalu," kata Rahman Pina via rilis ke Tribun Timur.

Baca juga: Klinik Cerebellum Makassar Harap Bisa Kembali Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Baca juga: BPJS Kesehatan Alihkan Pasien Klinik Cerebellum ke 15 Rumah Sakit, Cek Daftarnya

Jauh sebelum orang tua anak disabilitas menembus pengawalan presiden, Komisi E telah menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus ini.

Dalam rapat itu, DPRD Sulsel telah meminta pihak BPJS untuk mengaktifkan kembali kerja sama dengan klinik Cerebellum yang memang fokus menangani pasien dengan kebutuhan terbatas.

DPRD Sulsel juga telah mendesak BPJS untuk menjalankan kesepakatan dalam dua minggu setelah rapat.

Namun, dalam dua bulan ini, pihak BPJS belum menjalankan hasil rapat tersebut.

Rahman Pina sangat menyayangkan sikap kepala BPJS Makassar yang seakan menutup mata dengan kondisi pasien.

Dalam rapat tersebut, pihak klinik Cerebellum juga telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembenahan jika diperlukan.(*)