Ramadan dan Pentingnya Madzhab Negara?

Oleh: H Kaswad Sartono
Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Alauddin Makassar/Ketua Tanfidziyah dan PCNU Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Marhaban ya Ramadhan! Tahun ini Bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah datang bersamaan dengan kondisi alam yang bersahabat, ketinggilan hilal di atas 6 derajat di atas ufuk berdasarkan pengamatan hilal di beberapa titik lokasi.

Sehingga baik yang bermadzhab hisab maupun yang bermadzhab rukyah sama-sama sepakat 1 Ramadan, 23 Maret 2023.

Tentu posisi hilal itu ditambah keberhasilan “melihat hilal” di beberapa titik pemantauan hilal di Indonesia, memudahkan bagi Pemerintah melalui Menteri Agama RI H Yaqut Cholil Qoumas bersama stakeholders terkait menetapkan secara mufakat awal Ramadhan dalam sidang Isbat “1 Ramadhan, 23 Maret” tanpa banyak dalil dan argumentasi.

Tentu kesepakatan secara mufakat “1 Ramadhan 1444 H.

bertepatan Kamis 23 Maret 2023 M” itu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Kenapa? karena di negara yang berdasarkan Pancasila inilah yang sering dan terbiasa beda awal Ramadhan, begitu juga beda ber-idul fitri dan idul adha.

Baca juga: Literasi Ulama: Nasehat Ramadan AGH Sanusi Baco

Ketika saya sebagai salah seorang utusan Indonesia mengikuti Kursus Sijil Tinggi Falak oleh Kerjasama Kementerian Agama yang tergabung dalam organisasi MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Brunei) dengan Jawatan Kemajuan Islam Malaysia di Kuala Lumpur 15-22 November 2015, saya ditanya salah seorang peserta dari Malaysia dengan bahasa kelakar: “Kenapa di Indonesia itu sering beda awal Ramadan dan beda juga Hari Raya Idul Fitri? Dan kenapa tidak bisa bersatu dalam keberagamaan.

Tidak sama di Malaysia yang diatur Kerajaan?” Sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Sulsel (waktu itu), sekaligus sebagai warga Indonesia yang bangga NKRI dan cinta tanah air, saya jawab secara diplomatis bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, yang memiliki warga negara pluralistik, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan awal puasa dan beda Idul Fitri, apalagi sifatnya furuiyyah.

Dan perlu Anda ketahui, kata saya, pemerintah Indonesia atas nama negara juga memberikan penghormatan yang luar biasa atas setiap hari raya di setiap agama dan kepercayaan melalui kebijakan hari libur bersama. Itulah kehebatan Indonesia.

Nah, Jika Ramadan tahun ini diawali dengan kesepakatan mufakat memulai puasa hari Kamis, 1 Ramadhan bertepatan 23 Maret 2023 dengan suasana dan atmosfir yang sejuk, damai, dan bahagia seluruh komponen umat Islam, serta tidak ada pertanyaan dari kaum awam sekaligus adu dalil argumentatif di kalangan kaum alim terpelajar.

Tentu kondisi yang seperti ini sangat baik bagi terwujudnya kerukunan dan persaudaraan umat beragama baik dalam perspektif keberagamaan maupun kebangsaan.

Namun demikian, bagaimana dengan Idul Fitri Tahun 1444 Hijriyah ini? Bisakah bersatu dan bersama dalam berlebaran?

Saya, baik secara pribadi, sebagai pejabat Kementerian Agama, maupun sebagai Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar tentu berharap dan berharap, demi kesejukan dan kedamaian umat beragama pada setiap momentum Ramadhan di Indonesia ini, sangatlah indah jika “kaum langitan” para ulama-umara di tingkat pusat baik pimpinan ormas Islam (terutama NU dan Muhammadiyah), MUI, bersama Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI duduk bersama, musyawarah, tudang sipulung, untuk menghadirkan “madzhab negara” bisa berbentuk undang-undang.

Bisa juga keputusan presiden dijiwai ajaran dan kandungan ulil amri minkum dalam rangka kemaslahatan dan menyatukan awal puasa dan berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha, diharapkan sebagai pedoman dan referensi yang diikuti seluruh umat Islam di Indonesia.