Dinas PU Makassar Anggarkan Rp 3 Miliar Bangun Kantor Lurah Tompo Balang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan membangun Kantor Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Makassar. 

Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Hajar Aswad mengatakan kondisi kantor tersebut sudah tidak layak karena pernah terbakar.

Untuk itu, Dinas PU mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar untuk pembangunan kembali kantor lurah tersebut.

Kantor ini akan didesain tiga lantai, lantai 1 untuk pelayanan publik, lantai 2 untuk pegawai, dan lantai 3 untuk ruang pertemuan atau aula.

"Kantor Lurah Tompo Balang pernah kebakaran, ini nanti kita coba (bangun) tiga lantai," ucap Hajar Aswad saat ditemui, Kamis (9/3/2023).

Bangunan ini diproyeksi dikerjakan dalam jangka waktu enam bulan.

Diharapkan proyek ini selesai pada November mendatang.

Pihaknya sudah mempersiapkan dokumen tender agar cepat masuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Kita target enam bulan sudah rampung. Karena pesannya ibu kadis November sudah selesai kontrak," ujarnya.

Nantinya, kantor lurah ini akan menjadi prototipe atau percontohan untuk kantor lurah lainnya yang akan dibangun tahun mendatang.

Dari hasil musyarawah perencanaan pembangunan (musrembang), banyak aspirasi masyarakat agar difasilitasi kantor lurah dengan bangunan yang lebih layak.

Baca juga: Pelantikan Pejabat Pemkot Makassar Tunggu 2 Camat Pensiun

Baca juga: Pemkot Makassar Usul Bantuan Dana Rp10 M ke Pemprov untuk Pembangunan Tanggul di Sungai Tello

"Tahun depan InsyaAllah kita akan fokus di kantor lurah. Karena desainnya sudah ada yang menjadi prototipe," sebutnya.

Hajar mengaku banyak kantor lurah yang memang kondisinya sudah tidak memungkinkan.

Karena itu perlu ada renovasi agar masyarakat nyaman terlayani saat berada di kantor kelurahan.

Disisi lain, Dinas PU harus memperhatikan lokasi pembagunan kantor tersebut.

Agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, aset tersebut harus berdiri di atas lahan Pemkot Makassar.

"Kita tidak berani tender kalau bukan aset pemkot," tegasnya.(*)