Kepala BPBD Maros Diduga Potong Honor Pegawai, Anggaran Penanggulangan Tak Sampai Tapi Ada SPJ

TRIBUN-TIMUR.COM - Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros diduga melakukan pemotongan anggaran dinas pegawainya.

Sejak Fadli menjabat sebagai Kepala BPBD Maros, nasib pegawai khususnya honorer makin memprihatinkan.

Jika ada kegiatan penanggulangan atau perjalanan dinas, pegawai tersebut tak lagi mendapatkan jatah.

Pimpinan beralasan, BPBD sedang melakukan pengurangan anggaran perjalanan atau kegiatan.

Padahal yang terjadi, oknum pimpinan tetap membuat laporan pertanggungjawaban anggaran.

"Kami sekarang makin miskin. Anggaran yang dulunya kami sering terima, kini sudah tak ada lagi," kata seorang pegawai BPBD.

Awalnya, honorer tersebut mengira pengurangan anggaran untuk biaya penanggulangan adalah perintah Bupati Maros, Chaidir Syam.

Namun hal tersebut diduga hanya akal-akalan Fadli dan bawahan langsungnya.

Pegawai tersebut pernah melihat langsung laporan pertanggungjawaban pimpinannya.

"Saya kira perintahnya Pak Bupati. Ternyata bukan. Pernah saya lihat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan ada, tapi anggarannya tak sampai ke kami," kata dia sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Alasannya, jika identitasnya diungkap, maka Fadly bisa memarahinya dan memecatnya. Apalagi statusnya bukan PNS.

Ia curiga, anggaran untuk kegiatan penanggulangan selalu ada. Namun dikantongi oleh Fadly.

"Masa ada anggaran, tapi alasan mau dikembalikan dan menghemat. Tapi kok ada SPJ-nya. Sudah tahu kan siapa yang ambil," kata dia.

Meski begitu, pegawai tersebut tetap berusaha bersabar menerima perlakuan Fadli.

"Kita bersabar saja. Mau melawan nanti dipecat. Semoga Kepala BPBD berikutnya, sudah bagus dan perhatikan nasib pegawainya," kata dia.

Kepala BPBD Maros, Fadli yang dikonfirmasi malah pertanyakan identitas pegawai yang membocorkan rahasianya.

Fadli juga tak membantah dugaan adanya pemotongan anggaran di BPBD.

Pertanyaan Tribun-timur.com tak dijawab.

"Siapa itu anggotaku," kata dia. (*)