Dana Revolusi Drainase Makassar Sebesar Rp115 Miliar

“Jadi dia (pengembang) hanya membuat drainase saja tanpa kemudian memikirkan yang sebenarnya apakah terkoneksi dengan saluran yang lainnya dan ujung-ujungnya bisa dibuang ke saluran sekunder dan primer sampai kemudian ke laut,” kata Prof Adi Maulana.

“Harus diwajibkan kepada seluruh pengembang untuk mempresentasikan sistem drainase atau pembuangan air yang ada di pemukiman tersebut,” lanjutnya.

Solusi berikutnya, Prof Adi menyebut setiap rumah hendaknya membangun biopori. Lubang resapan air kecil ini dinilai mampu mengurangi dampak dari banjir.

“Kita juga harus membangun biopori-biopori atau lubang resapan air mini yang kecil di halaman rumah dan sebagainya sehingga itu bisa mengganti fungsi resapan air yang sudah hilang akibat dibangun sebagai pemukiman,” kata Prof Adi Maulana.

Terakhir, Prof Adi menyarankan pemerintah bertindak tegas untuk menolak pembangunan di daerah resapan.

Sehingga kestabilan tata ruang kota dalam menghindari bencana banjir bisa terjaga.

“Kalau misalkan ada pengembang yang masih mau untuk kemudian membangun di lahan-lahan yang notabene harus menjadi daerah resapan air, kita harus sudah bisa bilang tidak boleh,” jelas Prof Adi Maulana.

“Karena kalau misalnya tidak ada aturan-aturan yang kemudian diimplementasikan maka ke depannya pasti akan banjir terus,” sambungnya.

HL Tribun Timur edisi Selasa (21/2/2023). (*)