Dana Revolusi Drainase Makassar Sebesar Rp115 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan langkah revolusioner mengatasi banjir.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mencetuskan revolusi drainase di tengah semakin meningginya genangan air di Makassar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsy Zubir segera menindaklanjuti seruan revolusi drainase wali kota.

Kadis PU menerjemahkan revolusi drainase sebagai pembenahan atau normalisasi drainase secara besar-besaran.

Tidak tanggung-tanggung, Dinas PU Kota Makassar menyiapkan anggaran hingga Rp115 miliar untuk revolusi drainase itu.

Hanya saja, revolusi drainase belum segera berlangsung mulus. Pemkot Makassar masih terkendala kewenangan.

Pengelolaan saluran drainase utama di Kota Makassar di luar wewenang pemkot. Ia merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ). Sementara drainase yang tersumbat dan menyebabkan Makassar banjir, maka Pemkot Makassar, terutama wali kota jadi sasaran bully.

Pemkot Makassar hanya bisa melakukan pembersihan sampah di saluran utama atau kanal-kanal kota tersebut agar aliran air tidak mengalami sumbatan.

"Banyak pendangkalan karena tidak pernah dikeruk, dilarang sama balai karena teknisnya ada di balai, sesuai dengan kewenangan, kita hanya koordinasi untuk pembersihan sampah," ujar Zuhaelsy Zubir, Senin (20/2/2023),

Di kanal Jongaya dan Pannampu, kata Helsy, sapaan Zuhaelsy, Dinas PU Makassar menugaskan 18 personel untuk melakukan pembersihan.

Danny menegaskan pentingnya segera membenahi drainase dalam kota.

“Perlu ada revisi sistem drainase, barangkali perlu ada penambahan kanal, dan volume drainase yang bisa menampung serangan bencana hidrometeorologi yang tiba-tiba," tegas Danny Pomanto.

Dia juga tak menampik banyaknya bangunan liar tak berizin yang berdiri di pinggir kota, bahkan masuk di wilayah sungai.

Hal tersebut menjadi persoalan, sehingga harus diselesaikan bersama-sama.
Menurutnya, warga yang membangun tempat tinggal di pinggir sungai didominasi oleh pendatang.

"Makassar sebagai pusat kota di Indonesia timur dan ibu kota Sulsel tentunya urbanisasi jadi persoalan besar kita. Kalau di daerahnya mereka dapat rejeki baik mereka tidak akan ke kota, karena disana paceklik datanglah ke kota, disini tidak ada rumahnya, carilah tempat seperti hari ini, coba lihat KTP mereka, (rata-rata) dari luar," jelas Danny Pomanto.