Bawaslu Makassar Ngaku Kesulitan Akses Data DP4 KPU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengungkap akses informasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar sulit.

Bahkan KPU tak melibatkan Bawaslu dalam tahapan yang dijalankan. Salah satunya proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih).

Ketua Bawaslu Makassar Abdillah Mustari mengatakan, pihaknya kesulitan mengakses Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Akses data DP4 menjadi kesulitan bagi kami untuk melakukan pengawasan, pencocokan dan penelitian (Coklit)," ucapnya saat ditemui di Jl Toddopuli Raya, Jumat (17/2/2023).

Minimnya akses informasi dan data dari KPU menyulitkan Bawaslu untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu.

Pengawasan tingkat kelurahan dan desa pun tak punya rujukan data untuk coklit.

"Karena basisnya adalah data DP 4. Apa yang kamu awasi ketika DP 4 tidak diberikan," keluhnya.

Kenyataan di lapangan, pengawas tingkat kelurahan sekadar mendampingi para Pantarlih untuk melakukan coklit.

Mereka tidak diperkenankan untuk melihat data atau hasil coklit yang dilakukan Pantarlih KPU Makassar.

Besar harapannya setiap tahapan yang dijalankan KPU dikordinasikan dengan Bawaslu.

Seperti saat proses verifikasi faktual parpol beberapa waktu lalu.

"Jangankan DP4, informasi terkait dengan siapa pantarlih, siapa petugasnya, siapa panitianya di tingkat TPS itu kami ditutupkan informasi," sebutnya.

Baginya, coklit adalah tahapan yang tidak kalah pentingnya dalam proses pemilu.

Apalagi itu menyangkut dengan proses untuk memastikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Agar hasilnya dipercaya, maka Bawaslu patut mengawasi dan mendapatkan informasi terkait aktivitas coklit oleh Pantarlih tersebut. (*)