Tukang Parkir Naik Haji

Oleh:
Ibnu Azka
Aktivis dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah tukang bubur naik haji, maka terbitlah tukang parkir naik haji. Istilah tersebut penulis gambarkan melalui fenomena parkir liar yang menjadi keresahan pribadi maupun pengalaman banyak masyarakat di Kota Makassar.

Pekerjaan itu tampaknya menjadi profesi yang cukup menjanjikan bagi segelintir orang, bagaimana tidak, hampir disemua ruko bahkan tempat makan sekalipun memiliki tukang parkir.

Selain karena jam kerja yang tidak diatur, pekerjaan tersebut juga sangat mudah dan dinamis namun hasilnya cukup fantastis.

Fenomena ini memantik sebahagiaan orang untuk berprofesi sebagai tukang parkir, dan pemerintah justru tidak menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang serius untuk ditanggapi.

Maraknya parkir liar yang terjadi di Kota Makassar seharusnya bisa ditertibkan melalui regulasi yang jelas dan tegas.

Hal tersebut bisa saja berangkat dari faktor ketidakterbukaannya lapangan kerja yang memadai sehingga banyak orang yang lebih tertarik bekerja sebagai tukang parkir demi bertahan hidup tanpa perlu menyodorkan tittle ataupun ijasah.

Bahkan profesi ini justru digandrungi berbagai tingkatan usia dan jenis kelamin yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, perempuan maupun laki-laki.

Secara profesi, pekerjaan ini cukup mulia karena dapat memudahkan, mengarahkan serta merapikan space atau ruang.

Namun, espektasi itu justru tidak sejalan dengan realitas yang seharusnya.

Dari berbagai pengalaman yang ada justru memberikan semacam penyakit hati kepada pemilik kendaraan/masyarakat.

Karena secara massif di berbagai tempat tidak memiliki karcis parkir, ketika datang ke suatu toko yang bertuliskan Free Parking atau Parkir Gratis nyatanya masih ada saja oknum yang memanfaatkan untuk meminta bayaran, begitu pula yang ketika datang mereka tidak ada tetapi pada saat ingin pulang mereka tiba-tiba memunculkan diri.

Selain itu masyarakat dipastikan resah ketika masuk ke salah satu toko cuman singgah namun mereka tetap dibuntuti jasa parkir.

Bahkan karena ini belum menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah, jalanan umum yang seharusnya menjadi tempat aman bagi masyarakat, kadang diekpsloitasi menjadi ruang pribadi demi mendapatkan pundi-pundi.

Dari berbagai keresahan tersebut penulis beranggapan bahwa, hal demikian perlu menjadi preferensi bagi Pemerintah.