Misnah Attas Tegaskan Politik Uang Rusak Mental Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politik uang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis.

Politik uang acap kali ditemukan baik itu dilakukan langsung oleh partai politik, kandidat, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu hingga menyasar masyarakat sebagai pemilik suara.

Komisioner KPU Sulawesi Selatan Misnah Attas mengatakan praktik pemilu tersebut menyimpan keprihatinan dan perlu untuk diselesaikan.

Menurutnya, terjadi disorientasi nilai ditengah masyarakat, di mana nilai yang salah seolah menjadi benar dan dibiasakan.

"Ini sebuah kerusakan mental, yang menjelma, harus diangkat, dibersihkan karena pemilu berkaitan dengan dimensi kehidupan kita dalam bernegara," ucap Misnah Attas dalam agenda Workshop Pemilu Serentak tahun 2024 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma, Makassar, Sabtu (11/2/2023).

Upaya KPU untuk menghentikan praktik tersebut sudah beragam, salah satunya dengan workshop ini.

Disamping itu, KPU Sulsel juga sudah melakukan pendidikan bagi pemilih hingga ke pelosok.

"Intinya bagaimana masyarakat memilih wakil rakyat yang punya kapasitas yang bisa mengurus kepentingan orang banyak," jelasnya.

Menurut pengamatannya, narasi masyarakat tentang politik memang buruk.

Itulah yang menjadi tugas KPU untuk memperbaiki pikiran masyakarat akan politik.

Padahal sebenarnya politik adalah sesuatu yang baik dan menjadi dapur bangsa karena semua kebijakan berawal dari politik.

"Soal siapa yang salah, jangan saling menyalahkan tapi semua punya kesalahan memang dan itu harus disadari, KPU tidak boleh biarkan,  politisi tidak boleh menempuh cara salah dan merusak mental rakyat," ujarnya.

Baca juga: Politik Uang Lewat Transfer Jadi Tantangan Bawaslu, Amrayadi Ajak Masyarakat Melawan

Baca juga: KPU: Pemilih Potensial Makassar di Pemilu 2024 Capai 1.059.754 Jiwa

Begitu juga dengan rakyat tidak boleh mengambil kesempatan dari peserta pemilu.

Politik uang memang tidak mempengaruhi rendahnya partisipasi politik.

Pada Pemilu 2019, angka partisipasi masyarakat dalam pemilu capai 81 persen.

Lebih tinggi dari target yang diberikan oleh negara, yakni 77,7 persen.

Namun angka tersebut jangan sampai membuat terkecoh.

Besar harapan KPU dan seluruh masyarakat datang ke TPS sebagai pemilih yang cerdas dan kritis.

"Semoga rakyat paham kedaulatannya bahwa dialah penguasa sesungguhnya dari negara ini," pungkasnya.(*)