Abdul Madjid Sallatu Sarankan Sulsel Dibagi Empat Provinsi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akademisi Abdul Madjid Sallatu berpandangan persoalan besar Indonesia dalam perekonomian tidak ada kebijakan bisa menghubungkan ekonomi makro dan mikro.

Makanya pemerintahan tidak berjalan efektif. Tidak ada peralatan dalam ilmu pemerintahan untuk melakukan manajemen audit.

"Sekarang adakah kebijakannya bisa menghubungkan itu (ekonomi makro dan mikro) yang konkret. Efektifkah  manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan itu, menurut saya tidak," ujarnya saat jadi pembicara di Forum Dosen Tribun Timur dengan tema 'Membincang Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Berbagai Perspektif', Jumat (10/2/2023).

"Pemerintahan, menurut saya itu tidak efektif. Tidak ada peralatan dalam ilmu dalam pemerintahan untuk melakukan manajemen audit. Tunjukkan kepada saya jika ada alatnya," sambungnya.

Pria kelahiran 13 Juni 1948 menilai, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu dipecah jadi empat provinsi jika ingin maju.

"Makanya, saya langsung loncat pada kesimpulan, Sulsel bakal bagus kalau dipecah menjadi empat provinsi," ucapnya.

Abdul Madjid Sallatu beralasan, manajemen pemerintahan tidak efektif. Fungsi supervisi tidak jalan di kabupaten kota. Semua jalan dengan sendiri-sendiri.

Ditambah, berkaca dari pengalaman, daerah yang lebih kecil itu lebih efektif pemerintahannya.

"Menurut pengalaman yang ada, terbukti dengan provinsi yang lain, kabupaten kota lebih kecil, itu yang lebih memungkinkan efektivitas pemerintahan," akunya.

Pendiri Logov Celebes ini juga menyoroti gubernur yang tiap ulang tahun kabupaten/kota membagikan bantuan keuangan dari provinsi. 

"Pada sisi yang lain, Pak Agus tadi bicara kepasitas fiskal, banyak kontradiktif. Padahal kalau saya tanya uang betul itu dikasi? Tenyata sudah ada memang di APBD. Mau memang ditempatkan di situ, datang baru diserahkan. Itukan pembohongan. Inilah kebohongan publik yang saya maksud dengan efektivitas pemerintahan. Apalagi kalau mau berbicara manajemen pembangunan," tuturnya.

Baca juga: Marthen Rantetondok Minta Pembangunan Luwu Raya Dituntaskan Tahun 2023

Baca juga: Tim TGUPP Sebut Sulsel Selamat dari Gejolak Pangan Berkat Surplus Beras

Dalam pemerintahan ada fungsi, pertama service delivery dan fungsi pembangunan memfasilitasi kebutuhan.

Mari coba lihat dua fungsi ini, dengan sebuah pertanyaan, perlukah ada pelayanan di tingkat provinsi? Sebab, masyarakat ada di kabupaten/kota.

"Itulah sebabnya pemerintahan provinsi diperlukan supervisi pemerintahan. Dulu ada residen koordinator, kita punya pembantu gubernur. Sekarang tidak ada, setiap kabupaten jalan sendiri sendiri," katanya.

Abdul Madjid Sallatu mencontohkan kepimpinan Prof Amiruddin ketika menjadi gubernur Sulsel.

Kala itu masi Orde Baru sentralisasi, tetapi Sulsel keotonomian pemerintahan daerah besar.

Prof Amiruddin keliling Sulsel, mereka dapati masyarakat tanam-tanaman.

Itu yang melahirkan perwilayahan modis, karena lokal otonom itu mau di kedepankan, padahal di era sentralisasi.

Justru sekarang era desentralisasi, tapi over sentralisasi.

"Kita harus bangun perkuat sistem pemerintahan secara lokal," pungkasnya.(*)