Pers Nasional Na

Setiap tahun Dewan Pers menerima 500-691 pengaduan atau laporan masyarakat yang merasa dirugikan pers, yang umumnya merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Pengamat menilai pers telah pindah dari “istana ke pasar” sehingga idealisme pers nasional telah larut dalam kepentingan bisnis dan politik.

Tak salah jika Presiden Ketiga B.J. Habibie (1998/1999) mengungkap juga keresahannya dan penyesalannya kepada wartawan (2012), atas keputusan politiknya memperluas kebebasan pers.

Beliau menilai kebebasan pers selama era reformasi ini, telah disalahgunakan politisi dan pemilik modal.
Penyalahgunaan kekebasan pers tersebut, juga disoroti oleh Presiden Keenam SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada HPN 2014.

Beliau menyatakan, “Hegemoni penguasa terhadap demokrasi adalah buruk dan sama buruknya hegemoni pemilik bisnis media yang melebihi kepatutan”.

SBY sangat berharap kiranya kebebasan pers itu digunakan secara cerdas, baik, dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud SBY itu, adalah pemilik media yang terjun juga di ranah politik praktis, dan menggunakan pers dan media siaran miliknya untuk kepentingan politiknya.

Padahal independensi pers diharapkan menjadi perekat hidup bersama.

Dirgahayu pers nasional.

Jakarta, 9 Februari 2023.(*)