JK Yakin Tak Ada Indikasi Indonesia Alami Resesi Ekonomi 2023, Prediksi di 2022 Salah

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada 2022 lalu, Indonesia diprediksi akan mengalami resesi global pada 2023.

Prediksi resesi 2023 disebut tak akan terjadi oleh Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla.

JK menyebut tidak ada indikasi Indonesia akan mengalami resesi global pada tahun 2023 sebagaimana yang diperkirakan banyak pihak pada tahun 2022.

Menurut JK,  saat ini keadaan Indonesia sedang baik-baik saja.

Sejauh ini, JK belum menemukan adanya hal-hal yang mengindikasikan Indonesia akan mengalami resesi 2023.

Selain Indonesia JK juga menyebut negara di ASEAN pada umumnya juga tidak akan mengalami resesi 2023.

“Saya kira tidak ada hal-hal yang akan membawa kita pada krisis itu, saya kira juga di Asean seperti itu, berbeda halnya dengan negara-negara di Eropa” ujar JK di sela-sela acara pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI (Hipka) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Meskipun demikian, JK berharap agar Indonesia betul-betul terhindar dari krisis pemerintah memberi peluang usaha kepada para pengusaha.

Para pengusaha juga diharap bekerja sebaik-baiknya dan melakukan investasi pada banyak bidang.

“Para pengusaha harus bekerja dengan baik, melakukan investasi dan pemerintah harus memberi peluang lebih baik” tegasnya.

Indonesia terdampak resesi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meramalkan ekonomi global akan melambat pada 2023, sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional.

Pelemahan ekonomi global itu dipengaruhi risiko resesi ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

"Ke depan, ekonomi global diprakirakan akan tumbuh lebih lambat akibat fragmentasi geopolitik dan risiko resesi di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Meski demikian, kata Sri Mulyani, membaiknya prospek ekonomi di China terkait penghapusan kebijakan nol-Covid diperkirakan akan mengurangi risiko perlambatan ekonomi global yang lebih dalam.

Bendahara negara itu menuturkan, tekanan global memang mulai mereda di tiga bulan terakhir tahun 2022, meski demikian tetap ada risiko global yang perlu dicermati pemerintah.

Hal ini untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian global.

Seperti pada tekanan inflasi global yang terindikasi mulai berkurang, namun masih tetap di level tinggi seiring masih tingginya harga energi dan pangan, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, serta masih ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa.

Sejalan dengan itu kondisi inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju diperkirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023.

Sementara itu, kepastian pasar keuangan global juga mulai berkurang, sehingga berdampak positif pada negara berkembang dengan meningkatnya aliran modal global dan berkurangnya tekanan pelemahan nilai tukar.

Sri Mulyani pun memastikan, bersama otoritas keuangan lainnya yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memperkuat koordinasi dan tetap menjaga kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global.

"Dalam merespons potensi riisko yang kemungkinan terjadi di depan, dalam hal ini, kami akan terus menyiapkan coordinated response dalam memitigasi risiko-risiko yang muncul dari kondisi pemburukan ekonomi global dan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan domestik," jelasnya.