Budi Sada Harap DPRD Palopo Jadi Mediator Kisruh Pemkot dan Yayasan Soal Lahan Islamic Centre
Budi Sada merupakan tokoh masyarakat, mantan calon wakil wali kota sekaligus Ketua Partai Gelora Palopo.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
DOK PRIBADI
Masjid Islamic Centre di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Salah satu item bangunan dalam proyek tersebut rencananya diperuntukkan untuk sekolah Islam.
Adanya proyek ini menuai sorotan dari YICDS.
Yayasan menuding Pemkot Palopo telah melakukan penyerobotan lahan.
"Kami akan laporkan ke Presiden, Kejagung, Kapolri, dan BPN Pusat," tegas Cakka.
Sementara Kabag Hukum Pemkot Palopo, Subair menegaskan bahwa lahan Islamic Centre merupakan milik Pemkot Palopo yang diperuntukkan untuk Islamic Centre.
Dasar hukum Pemkot adalah sertifikat yang dikeluarkan Pertanahan atau ATR/ BPN.
"Dasar hukum Pemkot adalah sertifikat yang dikeluarkan pertanahan," tegasnya.(*)
Berita Terkait
Baca Juga
| Camat Keluhkan Penanganan hingga Biaya Perbaikan Armada Sampah di DPRD Makassar |
|
|---|
| Pemkot Palopo Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif PBB-P2, Rumah Subsidi Kisaran Rp20 Ribu |
|
|---|
| Tahun Ajaran Baru, Partai Demokrat Sulsel Undang 200 Siswa SMA Ikut Literasi Politik |
|
|---|
| Ketua DPRD Bone Dukung Aspirasi Warga Soal Penundaan Kenaikan PBB-P2 |
|
|---|
| FK UMB Palopo dan FKG Unhas Baksos Operasi Celah Bibir dan Lelangit |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.