MUI Parepare Keluarkan Maklumat, Haramkan Pengemis di Ruang Publik

Berdasarkan hal itu, ditindaklanjuti oleh MUI Kota Parepare yang mengeluarkan maklumat berisi lima poin.

Penulis: M Yaumil | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/M YAUMIL
Budiman Sulaeman, KH. Abd. Halim K, KH. Muhammad Yunus. MUI Parepare mengadakan sosialisasi terkait kebijakan itu di Hotel Kenari, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Senin (9/1/2023) siang. 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare mengeluarkan Maklumat yang mengharamkan pengemis di ruang publik.

MUI Parepare mengadakan sosialisasi terkait kebijakan itu di Hotel Kenari, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Senin (9/1/2023) siang.

Maklumat itu tertuang dalam surat nomor: Maklumat-01/KF-MUIKP/XII/2022.

Tentang, eksploitasi dan kegiatan pengemis di jalan dan di ruang publik.

Ketua Umum MUI Parepare, KH Abdul Halim Kuneng menyampaikan maklumat itu berdasar MUI Sulsel mengenai eksploitasi dan kegiatan pengemis.

Berdasarkan hal itu, ditindaklanjuti oleh MUI Kota Parepare yang mengeluarkan maklumat berisi lima poin.

Lima poin itu antara lain pertama, mengharamkan praktek ekploitasi manusia untuk mengemis.

Kedua, Pemerintah Kota Parepare didorong untuk menindak praktek eksploitasi meminta-minta itu.

Ketiga, mengharamkan masyarakat untuk memberi pengemis di jalanan atau ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi.

Keempat, merekomendasikan kepada Pemkot Parepare untuk melakukan rehabilitasi kepada pengemis.

"Terakhir, kepada seluruh masyarakat agar mensyiarkan maklumat tersebut," katanya dalam surat maklumat itu.

Isi maklumat MUI Sulsel, poin satu yaitu mengharamkan eksploitasi manusia untuk meminta-minta.

Poin dua, haram hukumnya memberi pengemis di ruang publik dan jalanan karena mendukung pihak yang mengeksploitasi.

Dibagian pengemis diperjelas bahwa, haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja.

Lanjut, makruh jika yang bersangkutan mengemis di jalanan yang dapat membahayakan dirinya.

"Wajib bagi pemerintah menyantuni, memelihara, dan membina sebaik-baiknya," ujarnya.

 

Laporan Kontributor TribunParepare.com, M Yaumil

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved