Klaim Pengelolaan Pasar Butung Merugikan Negara Rp15 Miliar, Pemkot Makassar Ambil Alih Pengelolaan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar bahkan telah mengusut masalah ini dan menemukan kerugian negara capai Rp15 miliar.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
Setelah itu, akan dikelola oleh PD Pasar Makassar Raya.
Karenanya, suami Indira Jusuf Ismail ini mengimbau pedagang agar tidak khawatir.
Nasib mereka akan aman dibawah kepengelolaan PD Pasar.
"Kalaupun pengelolaan akan diambil Pemkot itu pasti lebih baik, kecuali yang mensertfikatkan (lods) tidak bisa, itu pelanggaran hukum ,tapi orang yang sudah ada di situ (jualan) insyaalah tetap," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Ichsan Abduh menyampaikan, soal pengelolaan tersebut pihaknya akan menunggu teknis selanjutnya.
Koordinasi perlu dimatangkan sebelum membuat keputusan.
"Karena banyak aspek yang harus kita pikirkan, misalnya bagaimana pedagangnya tidak bermasalah, pengunjung juga yang ada tidak merasa ketakutan," katanya.
Sekarang ini, status kepengelolaan Pasar Butung memang masih ilegal.
Akan tetapi, pedagang diminta untuk tidak lagi menyetor iuran kepada pengelola tersebut.
Apalagi yang bersangkutan tersandung masalah hukum sehingga tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk bayar membayar.
"Harusnya kalau sudah disegel berarti statusnya tidak berhak lagi melakukan pengelolaan," ujarnya.
Ichsan mengakui, ada banyak masalah di Pasar Butung, termasuk adanya pensertifikatan lods oleh beberapa pedagang.
Padahal hal tersebut ilegal atau tidak dibolehkan sesuai aturan yang berlaku.
Ia berkomitmen akan melakukan penataan yang lebih baik jika berhasil mengambil alih pengelolaan Pasar Butung.
"Yang kita mau buat pedagang aman saat PD Pasar masuk jadi pengelola, lebih mementingkan mereka, apa yang dilakukan kemarin yang merasa pedagang seolah ditekan, hal begitu yang kami perbaiki nanti," tutupnya. (*)
