Fatmawati Rusdi Masse Minta Lurah dan Camat di Makassar Segera Bekerja
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi tekankan pentingnya sinkronisasi data dalam menekan angka stunting.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi tekankan pentingnya sinkronisasi data dalam menekan angka stunting.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Makassar ini menyatakan selaku ketua TPPS, lurah dan camat diharapkan mampu membantu pemerintah kota menekan angka stunting.
Terlebih, pemerintah pusat telah menargetkan kasus stunting di bawah 14 persen pada 2024.
Sehingga sistem manajemen data sangat diperlukan.
Hanya saja, kata Fatmawati Rusdi, ada beberapa hal masih membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan stunting di Makassar.
Salah satunya, peran setiap kelurahan dan kecamatan dalam melakukan intervensi penanganan stunting.
“SK TPPS tingkat kelurahan sudah diterima, diharapkan lurah sebagai ketua segera menjalankan tupoksinya sehingga dari awal bisa terbangun sinkronisasi data,” katanya.
Rp15,3 Miliar
Diketahui, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Makassar mengalokasikan anggaran senilai Rp100 juta untuk penanganan stunting di masing-masing kelurahan.
Artinya, Pemkot Makassar akan menggelontorkan Rp15,3 miliar secara keseluruhan untuk 153 kelurahan di Makassar.
Kepala Dinas Dalduk KB Makassar Chaidir menyatakan anggaran tersebut terbagi untuk dana preventif dan dana kuratif, masing-masing Rp50 juta.
Untuk dana preventif kata Chaidir dialokasikan untuk sosialisasi dan pembinaan Komunikasi Informasi dan Komunikasi (KIE).
“Ini merupakan wujud program pembinaan KIE, mulai dari mengedukasi, dan mengedukasi masyarakat pentingnya menciptakan keluarga berkualitas,” kata Chaidir, Jumat (25/11/2022).
Sementara untuk dana kuratif terbagi atas beberapa program.
Di mana Rp30 juta diantaranya untuk makanan tambahan untuk yang berisiko stunting dan Rp10 juta untuk kampung keluarga berkualitas
