Ada Lurah di Makassar Terima Duit Rp 75 Juta dari Perusahaan Telekomunikasi, Danny: Bikin Malu

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota Makassar Danny Pomanto memberi peringatan kepada oknum lurah yang melakukan pungutan liar (pungli).

Danny menegaskan, yang bersangkutan harus melakukan pengembalian terhadap perusahaan telekomunikasi atau provider yang ditempati pungli.

Ia memberi waktu lurah tersebut selama satu bulan untuk pengembaliannya.

"Satu bulan (waktu) kembalikan itu uang," tegas Danny saat ditemui di kediamannya, Jl Amirullah, Kota Makassar, Sulsel, Rabu (16/11/2022).

Danny mengungkap, bukan cuma satu lurah yang melakukan pungli.

Banyak lurah nakal yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan.

• Brigadir F Polisi Asal Barru Tewas Setelah Pesan Cewek BO, Pelaku Terancam 7 Tahun Penjara

Suami Indira Jusuf Ismail ini pun mengaku sudah mengantongi nama-nama lurah yang nakal.

"Ohh sudah ada mi catatan ku (lurah nakal), wah lebih (puluhan)," ungkap Danny.

Menurutnya, lebih baik jika ia terang-terangan mengungkap dalang dari pungli ataupun tindakan menyimpang di tubuh pemerintah.

Dari pada nantinya saat berkasus hukum namanya diseret-seret karena terlibat.

"Saya lebih bagus terbuka begini dari pada nanti lagi jadi kasus hukum dia pikir orang setor-setor di wali kota," tuturnya.

• Polisi Tangkap Penikam Brigadir F Asal Barru Sulsel, Tikam Korban Setelah Batalkan Pesanan MiChat

Danny menambahkan, untuk mengungkap pelaku pungli tersebut ia meminta korban untuk menyebut namanya. 

"Saya paksa dia (korban pungli) sebut. Sebut namanya kalau tidak sebut saya tidak kasih izin ko anu mu (pemasangan jaringan) saya bongkar semua. Berapa kau dimintai? Ingat tidak ada satu pun satu sen pun pungutan soal ini ingat," tegasnya.

Danny juga mewanti-wanti para camat, jangan sampai mereka berperan dalam pungutan liar terhadap perusahaan telekomunikasi. 

"Jadi saya juga panggil camat, dimana kau monitoring, jangan sampai kau disetor-setor juga," tutup Danny.

• Sosok CZ Rekan AH Kebaya Merah Pemeran Video Tiga Lawan Satu, Rela Dibayar Murah Gegara Galau

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengungkap ada lurah yang melakukan pungutan liar (pungli) ke pengusaha telekomunikasi.

Danny menyampaikan mendapat laporan tersebut langsung dari pengusaha telekomunikasi.

Tak tanggung-tanggung, pungli yang dilaporkan mencapai Rp75 juta.

"Saya didatangi salah satu perusahaan telekomunikasi sampai saya agak malu hati. Ada satu lurah meminta pungutan liar/uang ke pengusaha fiber optik termahal di dunia. Sudah ada catatannya di saya," ungkap Danny saat rapat koordinasi bersama OPD di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (15/11/2022).

• Fakta-fakta FN Polisi Asal Barru Sulsel Tewas di Bali, Ditikam Gara-gara Batalkan Pesanan MiChat

Danny menegaskan akan mengusut oknum lurah yang melakukan pungutan.

Apalagi, pemberian izin untuk pemasangan fiber optik bukan wewenang kelurahan.

Lurah bersangkutan terancam dinonjobkan.

"Tidak semua bisa pasang sembarang kabel dan menggali ini kota. Walaupun ijin di kita," jelasnya.

"Kau (lurah) kasih bersih namamu. Bayangkan ada yang diminta Rp75 juta. Segera saya akan usut. Berhenti yang begitu-begitu. Siapapun dia," sambungnya.

Danny berencana melakukan evaluasi total terhadap lurah-lurah se Kota Makassar.

Mereka yang kinerjanya kurang baik siap-siap akan dilengserkan.

Danny mengaku sudah memegang catatan kinerja para lurah tersebut.

Ia memberi kesempatan untuk mereka bekerja lebih baik hingga akhir bulan ini.

Lurah Nonjob Dipromosikan

Sebelumnya, pada Februari 2022 lalu, sebanyak 15 lurah yang nonjob bakal diangkat sebagai kepala bidang di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, lurah-lurah tersebut merupakan lurah berprestasi yang dinonjobkan oleh pejabat sebelumnya.

"Ada 15 lurah berprestasi sampai sekarang masih nonjob. Mereka dipersiapkan untuk kepala bidang. Kan kepala seksi sekarang tidak adami," ucap Danny Pomanto, Minggu (6/2/2022).

Danny menyampaikan belum bisa melantik para lurah berprestasi tersebut mengingat masih ada jabatan eselon II yang belum rampung.

Antara lain jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),  Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Kepala Inspektorat. 

Tiga jabatan terbuat harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Danny mengaku belum mendapat informasi terkait kendala penentuan kepala Dinas di dua jabatan tersebut.

Wali Kota dua periode ini menginginkan pelantikan secara serentak.

"Lagi menunggu eselon 2 yang di capil, saya mau kasih satu kali semua (pelantikan) termasuk eselon III dan laskar pelangi," kata Danny. 

Pengisian jabatan eselon II ini kata Danny sangat mempengaruhi struktur OPD di bawahnya, mulai dari jabatan sekretaris hingga kepala bidang.

Ia mengaku belum bisa mengatur posisi tersebut jika belum ada pejabat definitif.

"Nanti saya percepat juga untuk bidang-bidang. Karena ini terbongkar semua. Efek domino. Makanya saya masih simpan (mantan lurah).

Danny berharap, pelantikan bisa digelar sebelum 26 Februari.

Rencananya, ia akan melangsungkan rapat koordinasi khusus (rakorsus) memperingati satu tahun kepemimpinannya di periode kedua.

"Tanggal 26 itu harus selesai semua. Karena saya sudah harus bergerak, saya mau rakorsus," paparnya.(*)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya di Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita