Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Setelah Didemo Warga, DPRD Takalar Surati Minta Pemkab Pilkades Ditunda

Sekira pukul, 16 35 Wita, Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya beserta sejumlah Anggota DPRD lainnya menemui massa aksi.

DOK PRIBADI
Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya bersama sejumlah anggota DPRD Takalar lainnya menemui massa aksi saat unjuk rasa terkait penolakan hasil tes tertulis dan penundaan Pilkades di Takalar, Senin (14/11/22)   

TRIBUN-TAKALAR.COM - Ratusan warga dari sejumlah desa menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Takalar Jl Jendral Sudirman, Kecamatan, Patalassang, Kabupaten Takalar, Sulsel, Senin (14/11/22)

Aksi protes ini dilandasi oleh pendukung bakal calon yang tidak lolos.

Massa aksi menuntut penundaan Pilkades serentak di Takalar.

Musababnya, banyak bakal calon kepala desa tidak lolos seleksi tertulis. 

Serta massa aksi menduga ada kecurangan dari pihak Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Takakar.

Sekira pukul, 16 35 Wita, Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya beserta sejumlah Anggota DPRD lainnya menemui massa aksi.

Di hadapan pengunjuk rasa, dengan pengeras suara Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya membeberkan hasil rapat pimpinan DPRD Takalar.

Dia mengaku pihaknya telah menyerap aspirasi dan keluhan para masyarakat 

Menurutnya, massa aksi menganggap seleksi bakal calon kepala desa ada konspirasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana atau P2KD.

Sehingga, kata dia, masyarakat meminta untuk meninjau kembali tahapan Pilkades.

"DPRD Takalar tentu akan meninjau laporan dan keinginan masyarakat. Kami sepakat tadi melalui rapat, dan kami memberikan rekomendasi kepada P2KD untuk mengevaluasi tahapan pelaksanaan Pilkades," ujarnya saat ditemui.

"Poin rekomendasi kami dari DPRD Takalar yakni penundaan Pilkades. Dan jika setelah dievaluasi dan kemudian menimbulkan kegaduhan atau kericuhan di masyarakat, sehingga kami berharap tahapan Pilkades ditunda," sambungnya.

Dia menyebut ada 37 desa di beberapa kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades di Takalar.

Dari 37 desa tersebut ada 19 Desa yang calonnya terdiri dari 147 orang mengikuti tahapan seleksi atau tes tertulis.

"Dari 19 desa ini tidak semuanya juga bermasalah, yang bermasalah rata-rata di kecamatan Galesong, Mangarabombang (Marbo), kalau di Polongbangkeng, Polongbangkeng Selatan cukup kondusif. Termasuk di Marbo juga cukup kondusif karena hanya satu desa di sana yang bermasalah yakni desa Banggae," jelasnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved